Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar berharap puskesmas menjadi pusat pelayanan kesehatan di level desa. Ia pun kurang sepakat dengan ide puskesmas diberi tambahan fasilitas rawat inap.
Untuk itu, ia menyarankan untuk memperluas kembali peran pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang berada pada level desa atau yang terkecil, termasuk dihadirkan ke wilayah yang belum memiliki puskesmas layak.
"Sejumlah wilayah di Pulau Jawa saja ada yang belum memiliki puskesmas," kata Halim Iskandar dalam keterangan tertulis, Kamis (25/11/2021).
Hal itu dikemukakan Halim Iskandar saat menerima kunjungan perwakilan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) di ruang kerjanya, hari ini. Perwakilan IDI dipimpin dr. Nasrul Musadir, didampingi dr. M. Ariz Candra, dr. Fajriman, dr. T. Nanta Aulia, dan dr. Safreadi.
Untuk penanganan kesehatan yang mendukung SDGs Desa, Halim Iskandar juga pernah menyarankan ke pos pelayanan terpadu (posyandu) yang memang selama ini aktif mengundang partisipasi warga dan didukung oleh perangkat desa.
Hal ini merujuk pada data terdapat 660.116 posyandu atau sekitar 9 pos per desa. Rinciannya, 245.718 posyandu aktif bulanan, 130.107 posyandu aktif dua bulanan dan 284.291 posyandu dengan aktivitas tidak terjadwal dengan partisipasi warga di 70.086 desa atau setara 93 persen.
Pendanaan posyandu pun bersumber dari APB Desa, iuran warga, dan pendanaan lain seperti dari pemerintah daerah setempat, perusahaan, dan lainnya. Fungsi awal posyandu terfokus pada kesehatan ibu dan anak, persoalan gizi, imunisasi dan program keluarga berencana.
"Tapi integrasi layanan posyandu saat ini sudah berupa posyandu remaja, lansia, posyandu jiwa dan layanan disabilitas," tutur Halim Iskandar.
Ia mengatakan posyandu juga berperan dalam pelayanan pencegahan stunting dan ikut berperan aktif saat pandemi COVID-19 melanda desa. Posyandu diyakini bisa memberikan pelayanan praktis kepada masyarakat desa.
