Mendagri Tegur Pemda yang Serapan Belanjanya Masih Rendah

Jihaan Khoirunnisa - detikNews
Kamis, 25 Nov 2021 14:24 WIB
Kemendagri
Foto: Dok. Kemendagri
Jakarta -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegur pemerintah daerah (Pemda) dengan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang masih rendah. Menurutnya, realisasi APBD penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, seperti halnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Apalagi, percepatan realisasi APBD menjadi salah satu salah satu arahan Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet paripurna.

Pada Rapat Koordinasi Evaluasi Penyerapan Anggaran Daerah Tahun 2021 bersama Menteri Keuangan dan Pemda melalui video conference, Senin (22/11), Tito menjelaskan belanja daerah akan mendorong bertambahnya uang beredar di tengah masyarakat. Sebagai dampaknya, belanja daerah akan ikut meningkatkan daya beli serta konsumsi di tingkat rumah tangga. Selain itu, belanja APBD juga dapat mendorong pihak swasta yang keuangannya tengah mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19.

"Karena kita tahu bahwa lebih dari Rp 700 triliun anggaran dari pemerintah pusat itu ditransfer ke daerah, dan daerah juga memiliki ruang fiskal dari pendapatan asli daerah maupun dari sumber lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (25/11/2021).

Dikatakannya, hingga saat ini ada beberapa daerah dengan capaian realisasi belanja yang tinggi dan rendah. Untuk itu, dia mengingatkan daerah-daerah yang capaiannya masih rendah agar mempercepat realisasi belanja.

"Mungkin ada kontrak-kontrak yang memang harus dibayarkan di akhir tahun, mudah-mudahan itu, silakan digunakan, silakan untuk dibayarkan sesuai aturan," tuturnya.

Selain itu, lanjut dia, untuk mendorong percepatan realisasi APBD pihaknya juga akan memantau realisasi APBD setiap minggu. Bahkan Tito menyebut akan melakukan evaluasi harian bersama Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan jajarannya, terutama bagi daerah-daerah yang realisasi serapan anggarannya rendah. Disamping itu, Kemendagri juga akan menerjunkan tim dari Inspektorat Jenderal (Itjen) dan Ditjen Bina Keuangan Daerah ke daerah guna memonitor percepatan realisasi tersebut.

Sebagai informasi, berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah per 19 November 2021, dari 34 provinsi hanya 8 provinsi yang angka realisasi belanja APBD-nya di atas 70 persen, sedangkan 26 provinsi lainnya realisasi belanja APBD-nya masih di bawah 70 persen. Daerah-daerah tersebut diantaranya adalah Provinsi Papua, Sulawesi Barat, Papua Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan Bara, Sulawesi Tenggara, Jambi, dan beberapa provinsi lainnya.

Disamping itu, terdapat pula kabupaten dengan realisasi belanja APBD-nya di bawah 50 persen, yakni Tolikara, Penajam Paser Utara, Yalimo, Mamberamo Raya, Mahakam Ulu, Pegunungan Arfak, Lahat, Enrekang, Raja Ampat, Kupang. Sementara itu, kota dengan realisasi belanja yang masih terbilang rendah, diantaranya Cimahi, Tanjung Balai, Sorong, Sibolga, Bau-Bau, Batu, Kendari, Singkawang, Subulussalam, Palembang, dan beberapa kota lainnya.

(akn/ega)