KSAD Bicara Rangkul KKB, Senator Papua: Dukung demi Keselamatan Warga

Erika Dyah - detikNews
Kamis, 25 Nov 2021 11:51 WIB
Jakarta -

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman mengingatkan prajurit yang bertugas di Papua bahwa kelompok kriminal bersenjata (KKB) tidak harus diperangi akan tetapi dirangkul. Terkait pernyataan ini, senator asal Papua Barat Filep Wamafma menyatakan dukungannya.

"Kita dukung semua langkah demi keselamatan warga sipil. Bila perlu, tidak ada baku tembak sama sekali lagi. Sesuai aspirasi masyarakat, perlu evaluasi penempatan pasukan perang di wilayah konflik," tegas Filep dalam keterangan tertulis, Kamis (25/11/2021).

Doktor lulusan Unhas ini menyebut konsep menyelesaikan GAM Aceh dan Negara RI dahulunya bisa digunakan sebagai petunjuk atau metodologi untuk menyelesaikan persoalan Papua. Tetapi kata Filep, Pihak TNI juga harus memahami secara detail akar masalah sesungguhnya yaitu sejarah integrasi, Pepera, Pelanggaran HAM dalam semua aspek dan diskriminasi rasial yang masih terjadi.

Namun, ia menekankan kepada institusi TNI dan Polri akan pentingnya membangun kepercayaan kepada masyarakat. Hal itu didasari atas tindakan di masa lalu seperti tertembaknya warga sipil, tokoh adat, tokoh agama, namun tidak dilakukan penyelesaian.

"Bangun kepercayaan masyarakat atas tindakan pada masa Daerah Operasi militer, hingga saat ini sejumlah kasus pelanggaran HAM terhadap warga sipil maupun tokoh adat, agama, politik, mahasiswa/i di tanah Papua. Apakah Panglima TNI mampu menyelesaikan hal itu? Jika hanya suatu pernyataan tanpa komitmen untuk melaksanakannya maka pernyataan Panglima sia-sia belaka. Saya yakin niat baik ini perlu didukung oleh semua pihak," ujar Filep.

"Satu hal yang perlu diingat kasus kematian Tokoh Adat yang juga adalah tokoh bangsa Papua, Theys Eluay Masih dan tokoh-tokoh lainnya masih teringat di memori dari generasi ke generasi," sambungnya.

Oleh sebab itu, Filep mendorong agar komitmen Panglima TNI untuk benar-benar dilaksanakan. Ia juga mendorong Presiden Joko Widodo untuk memperhatikan aspek pelanggaran HAM di samping pembangungan infrastruktur di Papua.

"Selain komitmen panglima, juga komitmen panglima tertinggi yaitu saudara Presiden yang dalam berbagai kesempatan, baik saat kampanye maupun menjadi Presiden saat ini. Baru dari aspek pembangunan infrastruktur yang dilakukan, sedangkan aspek pelanggaran HAM belum tersentuh. Padahal itulah akar persoalan sesungguhnya," tutupnya.

Sebelumnya, arahan KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengingatkan para prajurit yang bertugas di Papua agar menyayangi masyarakat setempat dan jangan pernah menyakiti hati masyarakat.

"Jangan sedikit pun berpikir untuk membunuh, kalian harus sayang masyarakat dan kalian harus tunjukkan rasa sayang kepada masyarakat Papua. Kamu harus baik pada masyarakat Papua, jangan menyakiti hati mereka," kata Dudung di Markas Batalion Raider 754/ENK20/3 Kostrad, di Timika, Papua, Selasa (23/11).

Dia menyatakan prajurit TNI harus mampu merangkul kelompok bersenjata agar mereka bisa kembali ke pangkuan NKRI.

"Satgas tidak harus memerangi KKB, namun mereka perlu dirangkul dengan hati yang suci dan tulus karena mereka adalah saudara kita. Keberhasilan dalam tugas bukan diukur dengan dapat senjata namun bagaimana saudara kita bisa sadar dan kembali ke pangkuan NKRI," ujarnya.

(akn/ega)