KSAD Dudung Bicara Rangkul KKB, Ini PR Pengamanan di Papua

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Kamis, 25 Nov 2021 08:33 WIB
Jakarta -

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman mengingatkan prajurit yang bertugas di Papua bahwa kelompok kriminal bersenjata (KKB) tidak harus diperangi akan tetapi dirangkul. Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyebut arahan Dudung tepat secara normatif.

"Pernyataan itu tepat secara normatif. Tapi jadi kurang tepat jika ditujukan pada prajurit satuan tempur, bukan satuan teritorial," kata Khairul kepada wartawan, Rabu (25/11/2021).

Khairul mengatakan merangkul KKB Papua bukanlah pekerjaan yang mudah. Akan tetapi rencana untuk merangkul itu harus segera dimulai.

"Ya nggak mudah, tapi nggak akan pernah terwujud kalau nggak dimulai. Tentunya juga, yang bertugas merangkul mestinya bukanlah yang kemarin ditugaskan untuk bertempur," kata dia.

Singgung Pendekatan Non-militer

Lebih lanjut, Khairul Fahmi menyinggung program Panglima TNI, Jenderal Andika mengenai pendekatan non-militer di Papua. Pendekatan non-militer itu, kata Khairul, mengartikan bahwa TNI tidak berada di lini terdapat atau menjadi leading sector.

"Namanya pendekatan non-militer itu berarti pendekatan keras tidak lagi dikedepankan dan militer tidak lagi berada di lini terdepan. Artinya, ini bukan sekadar merangkul, tapi mestinya juga menahan diri dari aktivitas yang tidak relevan dengan pendekatan non-militeristik," sebut dia.

Menurut Khairul, penyelesaian masalah di Papua bukan hanya tanggung jawab TNI. Dia mengatakan masalah keamanan di Papua harus diselesaikan oleh lintas sektor.

"Penyelesaian masalah Papua, bukanlah tanggung jawab TNI semata. Masalah ini harus diselesaikan dengan cara-cara yang komprehensif, lintas sektor dan tidak mengutamakan pendekatan keras," jelasnya.


Kuatkan Kapasitas Intelijen

Peran Panglima TNI, kata Khairul sangat dibutuhkan dalam pengamanan di Papua. Salah satunya memperkuat memperkuat kapasitas inteligen sehingga bisa memetakan situasi di Papua sehingga mendukung kegiatan di lintas sektor.

"Jenderal Andika bisa berkontribusi besar dalam upaya penyelesaian itu dengan memperkuat 'soft power' melalui penguatan kapasitas intelijen dalam memberi asupan data dan informasi yang bisa mendukung strategi komprehensif pemerintah, melakukan pembinaan teritorial yang selaras dengan agenda-agenda lintas sektor termasuk melakukan komunikasi sosial melalui produksi dan penyebarluasan propaganda positif yang kuat," sebutnya.