Valencya Batal Dituntut 1 Tahun Penjara, PKB: Wujud Keadilan Hukum

Alfi Kholisdinuka - detikNews
Rabu, 24 Nov 2021 17:49 WIB
Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Foto: dok. PKB
Jakarta -

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) mengapresiasi langkah eksaminasi khusus Kejaksaan Agung terhadap penanganan perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Valencya.

Menurutnya, eksaminasi khusus yang berujung pada pencabutan tuntutan 1 tahun penjara oleh Jaksa dan menggantinya dengan tuntutan bebas kepada Valencya usai mendengar masukan banyak pihak adalah wujud dari keadilan hukum.

"Saya kira itu adalah wujud keadilan hukum. Eksaminasi khusus yang diterapkan pimpinan Kejaksaan Agung sudah tepat kalau melihat kasus yang dialami saudara Valencya," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (24/11/2021).

Dia menyatakan penilaian pimpinan Kejaksaan Agung bahwa JPU alpha 'sense of crisis' dalam kasus KDRT tersebut sudah tepat. Oleh karena itu, dia menilai eksaminasi khusus memang dibutuhkan sebagai bentuk penegakan hukum dan keadilan sekaligus.

"Kalau saya lihat dalam kasus KDRT ini memang ada kealphaan JPU dalam konteks sense of crisis dalam pertimbangan tuntutan 1 tahun penjara. Jadi memang perlu eksaminasi khusus, dan kalau diterapkan saya kira antara penegakan hukum dan keadilan berjalan beriringan," jelasnya.

Selanjutnya, Wakil Ketua DPR RI ini meyakini Majelis Hakim bakal mempertimbangkan betul dinamika kasus tersebut. "Majelis Hakim bisa saja menerapkan judicial pardon (pemaafan hukum) bagi Valencya jika melihat eksaminasi khusus yang dilakukan Kejaksaan Agung. Tapi kita lihat saja nanti, Majelis Hakim pasti punya pertimbangan hukum yang kuat," tuturnya.

Menurutnya, asas legalitas dalam penegakan hukum di Indonesia begitu kental. Aparat penegak hukum cenderung menjadikan hukum pidana sebagai primum remedium, sehingga hukum pidana berpotensi untuk diterapkan secara utuh, bahkan dalam kasus tertentu bisa saja berlebihan.

"Padahal seharusnya hukum pidana adalah ultimum remedium (obat terakhir) sebagai sanksi paling akhir yang diterapkan ketika sanksi lainnya dianggap tidak signifikan. Nah, dalam konteks kasus Valencya pidana 1 tahun di awal tuntutan itu tidak signifikan, tapi yang tepat itu tuntutan bebasnya. Saya kira konsepsi ini bakal menjadi pertimbangan Majelis Hakim," jelasnya.

Sebagai informasi, Valencya adalah seorang ibu rumah tangga yang kasusnya ditangani di Pengadilan Negeri Karawang. Dia menjadi viral karena terdakwa melalui medsos memviralkan dugaan perlakuan tidak adil oleh JPU yang mengajukan tuntutan pidana penjara 1 tahun.

Namun, di Pengadilan Negeri Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Selasa, 23 November 2021, JPU menarik tuntutan 1 tahun penjara terhadap terdakwa Valencya atas kasus dugaan KDRT dan pengusiran mantan suaminya Chan Yung Chin.

Dalam perkara tersebut, JPU mengubah tuntutan terhadap terhadap Valencya alias Nancy Lim, dari setahun penjara menjadi tuntutan bebas. Sebab dalam persidangan tersebut juga diungkap bahwa Valencya tidak terbukti bersalah dalam perkara KDRT.

(akd/ega)