Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai provinsi terbaik nasional terkait pelayanan investasi tahun 2021. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengungkap hal ini dicapai berkat reformasi birokrasi dalam memberikan pelayanan yang baik.
Diketahui, penghargaan ini diberikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo kepada Ganjar dalam acara Rakornas Investasi 2021 di Hotel Ritz Carlton, Jakarta. Ganjar menjelaskan, Jateng menjadi provinsi terbaik usai mengalahkan Jawa Barat dan Sumatera Barat yang menduduki peringkat dua dan tiga.
Selain meraih penghargaan kategori provinsi, Ganjar mengungkap bahwa sejumlah kabupaten/kota di Jawa Tengah juga mendapatkan penghargaan pelayanan investasi terbaik, di antaranya Kota Semarang, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Sragen.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ikhtiar kawan-kawan melakukan reformasi terhadap layanan dengan kemudahan-kemudahan telah membuahkan hasil. Saya ucapkan terima kasih pada kawan-kawan, baik di provinsi maupun kabupaten/kota atas capaian ini. Meski begitu saya tetap ingatkan kita tidak boleh berpuas diri," kata Ganjar dalam keterangan tertulis, Rabu (24/11/2021).
Menurut Ganjar, masih ada pekerjaan besar yang harus dilakukan setelah memberikan pelayanan baik, yakni melangkah ke tahap selanjutnya yaitu mewujudkan realisasi investasi.
"Seperti pesan Pak Presiden tadi, bagaimana meningkatkan realisasi. Beliau juga pesan, jangan hanya yang besar-besar, tapi investasi kecil, UKM, dan lainnya. Saya harap semua mempertahankan ini dan saya ucapkan terima kasih karena ini bagian dari komitmen kawan-kawan," ucapnya.
Lebih lanjut, Ganjar menerangkan banyak hal dilakukan Jawa Tengah untuk memberikan pelayanan terbaik di sektor investasi. Ia menyebutkan, pihaknya selalu konsisten dalam pelaksanaan online single submission (OSS). Selain itu, pihaknya juga memberikan kemudahan-kemudahan lain, seperti pemberantasan pungutan liar (pungli), hingga layanan prima di mall pelayanan publik.
"Saya minta kawan-kawan proaktif mengundang investor, membantu mereka dan memastikan tidak ada pungli. Kami juga menjadi guide pada calon investor tidak hanya pada perizinan, tapi sampai mereka melakukan usaha," jelasnya.
Selain itu, Ganjar menyebutkan pihaknya juga memberlakukan konsep after sale service. Artinya, pelayanan tidak selesai setelah izin dikeluarkan, tapi jika di tengah jalan terjadi masalah, Pemprov Jateng juga akan memberikan bantuan.
"Seringkali para pengusaha itu mengalami kesulitan di tengah jalan, jadi saya minta kawan-kawan bantu. Tidak hanya selesai saat memberikan izin di awal, tapi meng-guide mereka sampai akhir," tegasnya.
"Saya senang tadi, ada kementerian, lembaga, provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan anugerah untuk investasi, baik realisasi maupun urusan pelayanan perizinan. Investor itu dilayani dengan baik saja belum tentu mau, apalagi yang tidak dilayani. Oleh sebab itu, pola lama yang jadul harus ditinggalkan, berikan layanan terbaik pada semua investor, baik yang kecil, sedang maupun besar. Semua harus dilayani dengan baik," katanya.
Jokowi menambahkan, investasi menjadi salah satu kunci percepatan pertumbuhan ekonomi. Ia menilai sektor ini bisa memberikan dampak besar dalam berbagai sektor kehidupan lainnya.
"Dengan adanya investasi, maka peredaran uang akan semakin besar. Dan itu menimbulkan efek lain, daya beli masyarakat naik, konsumsi naik dan pertumbuhan ekonomi juga naik," terang Jokowi.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Ratna Kawuri mengatakan realisasi investasi Jateng sampai triwulan III tahun 2021 sebesar Rp 38,19 triliun. Jumlah itu sudah memenuhi 71,3% target capaian investasi Jateng tahun ini, yakni sebesar Rp 53,53 triliun.
"Jumlah itu dipastikan bertambah karena minat investasi di Jateng cukup besar. Beberapa waktu lalu kami menggelar Central Java Investment Forum (CJIBF) dan banyak investor yang siap berinvestasi dengan rencana kepeminatan investasi sekitar Rp39 triliun," jelas Ratna.
Selain dari investor besar, lanjut Ratna, Jateng juga memberikan pelayanan prima pada investor kecil termasuk UKM. Ia menyebutkan, hingga September 2021, sudah ada 205.626 unit usaha yang sudah berizin dengan total modal usaha sebesar Rp 3,66 triliun.