.webp)
Jajaran Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror bersilaturahmi dengan pengurus MUI DKI Jakarta, Senin (22/11/2021). Mereka antara lain membahas soal penangkapan pengurus MUI Pusat Ahmad Zain A- Najah yang terindikasi kuat berjejaring dengan kelompok teroris. Selain itu sempat selintas disinggung soal wacana MUI DKI membentuk Cyber Army.
"Ternyata mereka sudah paham. Karena mereka sudah melihat berita kita ketika dialog di beberapa stasiun tv. Yang mereka sebetulnya sudah lihat duluan jadi begitu ketemu kita mereka sudah memahami apa maksud dan tujuannya jadi tidak terlalu banyak bicara juga," kata Ketua MUI DKI Jakarta Munahar Muchtar kepada Tim Blak-blakan detikcom.
Munahar mengklaim pihak Densus 88 pun mengisyaratkan memberikan lampu hijau karena tujuannya baik untuk masyarakat. "Kalau memang itu baik buat kemaslahatan masyarakat ia tidak masalah tidak ada problem boleh-boleh saja jadi begitu," ungkap Munahar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ide membentuk semacam cyber army muncul dalam rapat kerja Bidang Informasi dan Komunikasi (Infokom) pertengahan Oktober lalu. Hal itu untuk melawan para buzzer yang dianggap telah meresahkan umat Islam, dan mendiskreditkan ulama.
Merespons hal tersebu, Munahar juga berharap agar Infokom dan keluarga besar MUI DKI bisa membela dan membantu Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan yang telah bekerja keras untuk masyarakat Ibukota. Jika para Buzzer mencari kesalahan Anies, kata dia, Infokom mengangkat keberhasilan Anies baik itu tingkat nasional maupun internasional. "Beliau ini termasuk 21 orang Pahlawan Dunia, saya minta MUI DKI yang mengangkatnya karena kita mitra kerja dari Pemprov DKI Jakarta," kata Munahar.
Pernyataan itulah yang kemudian memantik kontroversi dari ormas-ormas Islam maupun para politisi di DPRD DKI Jakarta.
Dalam program Blak-blakan, Munahar kemudian meluruskan bahwa cyber army tak cuma untuk membela Anies tapi juga para tokoh lain yang berperan untuk warga DKI Jakarta. Ia juga menegaskan rencana itu tak terkait dengan pemberian dana hibah sebesar RP 10,6 miliar oleh Pemprov DKI.
Begitu pun soal nama tim untuk melawan berbagai fitnah dan hoaks masih belum final, apakah cyber army, cyber army bersyariah, atau nama lain. hanya saja ia memastikan tim akan bekerja dengan memperhatikan norma-norma agama.
"Masih digodok namanya. Masih digodok apa kita belum tahu, nanti tim Infokom apa cyber army bersyariah, kan sekarang apa-apa belakangnya syariah. Orang masuk salon aja salon syariah. Kita belum tahu nama, ya mungkin nanti kalau sudah ada nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lah," ujar Munahar.
Sebagai catatan, Forum Ukhuwah Pengurus dan Imam Masjid Jakarta (FURUIA) & InsanHafidz Kampus Al-QurabPTIQ Jakarta (IHKAP) pada Februari 2019 pernah mendesakMUI Pusat mencopot Munahar Mukhtar dari jabatannya sebagai KetuaMUIDKI Jakarta. Dia dituding telah menjadikan acara munajat 212 di Monas pada 21 februari 2019 sebagai ajang kampanye untuk mendukung salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden.
(deg/jat)
