Ketua DPRD DKI Tolak Usulan Pinjaman JakPro Rp 4 T di RAPBD 2022

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi — Prasetio Edi Marsudi (Dok. detikcom)

Jakarta -

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mencoret usulan pinjaman uang sebesar Rp 4,026 triliun yang diajukan PT Jakarta Propertindo (JakPro) dalam Rancangan APBD DKI Jakarta 2022. Rencananya, anggaran ini diperuntukkan bagi proyek intermediate treatment facility (ITF) Sunter.

"Saya sebagai pimpinan Dewan tidak menyetujui pinjaman JakPro senilai Rp 4,026 triliun," kata Prasetio saat memimpin rapat Raperda APBD Tahun Anggaran 2022 di DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (23/11/2021).

Ditemui seusai rapat, Prasetio mengaku belum mendapatkan penjelasan lengkap dari pihak eksekutif terkait pinjaman itu sehingga dia khawatir jika rancangan anggaran itu diresmikan menjadi perda akan bermasalah di kemudian hari.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sampai hari ini saya tidak pernah mendapatkan itu dan tidak terbahas. Kalau tidak terbahas tapi kita masukkan ke dalam anggaran, ke perda, jadi temuan, akhirnya jadi masalah nih. Saya bilang sama Bu Sri, saya kalau dipaksakan begini saya nggak mau," ujarnya.

Sebagai informasi, dalam KUA-PPAS 2022 pinjaman ini dianggarkan sebesar Rp 2,8 triliun. Namun ternyata, berdasarkan surat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, kepada Prasetio, kebutuhan pinjaman itu sebesar Rp 4,026 triliun.

Politikus PDIP itu menjelaskan pinjaman itu rencananya akan diajukan Pemprov DKI ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk selanjutnya dijadikan sebagai pemberian pinjaman daerah kepada PT Jakpro. Dana sebesar Rp 4,026 triliun untuk jangka waktu pinjaman 8 tahun termasuk masa tenggang 42 bulan.

Penarikan pinjaman senilai Rp 4,026 triliun itu direncanakan tahun 2022-2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun anggaran 2022: Rp 2.415.600.000.000
Tahun anggaran 2023: Rp 966.240.000.000
Tahun anggaran 2024: Rp 644.160.000.000

Dalam forum Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta esok hari, Prasetio memastikan akan kembali meminta agar pinjaman tersebut ditiadakan.

"Saya pegang palu, dia mengajukan, dia merencanakan, nah saya bingung saya ambil satu keputusan di dalam forum Banggar tadi yang saya skors untuk besok pagi saya laksanakan supaya itu disingkirkan, jadi angkanya keliatan uangnya mau dibawa kemana, mau pinjam SMI," imbuhnya.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Anies Baswedan sebelumnya mengatakan Pemprov DKI tengah menggencarkan pembangunan sejumlah FPSA atau ITF skala mikro di Ibu Kota. Pembangunan FPSA skala mikro diupayakan demi mengurangi beban di TPST Bantargebang.

Hal ini diutarakan Anies dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD-P 2021 di DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, hari ini. Mulanya Anies mendapatkan pertanyaan dari Partai Golkar yang menyoroti pentingnya pembangunan ITF Sunter.

"Terkait TPA Bantargebang yang nyaris melebihi kapasitas yang ada mengalami overcapacity dan kontrak kerja pemkot Bekasi dengan Pemprov DKI yang akan segera berakhir, oleh karena itu Pemprov DKI Jakarta membutuhkan suatu tempat pengolahan sampah terpadu dengan teknologi ramah lingkungan yang telah direncanakan dan diwujudkan dengan pembangunan ITF Sunter," kata Sekretaris F-Golkar Judistira Hermawan, Selasa (19/10).

"Fraksi Golkar mendukung penyelesaian proyek ITF Sunter menjadi prioritas utama. Mohon tanggapan," sambungnya.

Anies kemudian menuturkan ITF Sunter merupakan ITF berskala makro dan pembangunannya sedang berproses. Secara keseluruhan, ada dua BUMD di DKI, yakni Sarana Jaya dan JakPro, yang akan memegang proyek pembangunan ITF makro lainnya.

"Mengingat pembangunan ITF skala besar membutuhkan pembiayaan yang cukup besar, maka diperlukan mitra strategis untuk membantu percepatan pembangunan," ujarnya.

"Saat ini kedua BUMD yang diberikan penugasan telah melakukan proses pelelangan dalam mencari mitra strategis tersebut," lanjutnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya