.webp)
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan dua instrumen yang digunakan untuk memperkuat batas wilayah antarnegara di wilayah Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Tito tidak ingin ada bagian wilayah milik Indonesia yang lepas.
Hal itu disampaikan Tito seusai rapat koordinasi pengelolaan perbatasan negara di Kantor Bupati Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bersama Menko Polhukam Mahfud Md, Selasa (23/11/2021). Awalnya Tito menyampaikan ada permasalahan tumpang-tindih terkait batas wilayah yang terjadi di Natuna.
"Kita tidak ingin ada bagian satu jengkal pun batas negara kita, teritorial kita lepas seperti kasus Sipadan Ligitan, maka memperkuat segmen-segmen ada beberapa yang belum selesai seperti perbatasan Malaysia, barat, dan kemudian di Timor Leste, kemudian Papua New Guinea sudah selesai," kata Tito.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Khusus di Natuna kita tahu ada permasalahan overlapping, ada claiming dari Vietnam tentang wilayah Zona Ekonomi Eksklusif mereka, yang menurut mereka itu masuk wilayah kita. Kedua, kita tahu Tiongkok juga mengklaim nine dash line sebagai traditional fishing ground mereka sehingga ada kapal-kapal nelayan mereka masuk ke kita, kita tidak mengakui itu," lanjutnya.
Tito menuturkan untuk memperkuat batas wilayah di Natuna, perlu ada dua instrumen yang harus dilakukan, yakni tradisional instrumen melalui pertahanan militer dan nontradisional instrumen dengan cara percepatan pembangunan dan ekonomi wilayah.
"Oleh karena itu, kita perlu memperkuat batas claiming, batas wilayah kita, kedaulatan kita, dengan satu tradisional instrumen yaitu kehadiran militer, kedua memperkuat instrumen nontradisional nonmiliter seperti pengembangan wilayah kekuatan ekonomi dan lain-lain," ujarnya.
Tito menyampaikan, untuk memperkuat dan membangun Natuna, perlu ada kerja sama dari Pemerintah Pusat. Salah satunya terkait anggaran.
"Oleh karena itu, perlu dikeroyok dari pemerintah provinsi bantu, buat program-program untuk Natuna, dana hibah, kemudian juga dari pemerintah pusat. Nah kita sudah merekap, pemerintah pusat membuat apa saja, kami sudah melakukan rapat dulu sebelum berangkat. Ada macem-macem, misalnya mulai Kemenkominfo ada 38 BTS baru akan membuat dalam rangka bergerak IT di sini. Kedua, perumahan oleh kementerian PUPR kemudian perbaikan sarana pendidikan oleh Kemendikbud, kemudian juga pasar oleh Kementerian Perdagangan, ini sudah. Nanti kita tinggal evaluasi mana yang sudah dikerjakan mana yang belum," ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut Tito menampung keluhan dan permasalahan yang disampaikan pemerintah daerah dan juga TNI-Polri yang bertugas menjaga kedaulatan di sana. Dia mengatakan permasalahan yang sudah ditampung akan disampaikan ke pemerintah pusat dikoordinasikan untuk ditindaklanjuti.
"Dengan pemerintah daerah kita juga belanja masalah, tadi kita sudah tahu di antaranya minta yang utama sekali urgen masalah listrik, tower. Kedua masalah air, kemudian masalah pengembangan perikanan untuk pusat industri perikanan," imbuhnya.
Simak juga 'Jokowi Terima Laporan Kapal China-AS Melintas di Natuna':
