KPU: Jika Pilkada September 2024, Butuh Revisi UU Terbatas atau Perppu

Matius Alfons - detikNews
Selasa, 23 Nov 2021 12:43 WIB
Ilham Saputra
Ketua KPU Ilham Saputra (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Ketua KPU Ilham Saputra menanggapi kabar yang disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim terkait pemilu yang bakal diselenggarakan Februari 2024 dan pilkada yang bakal diselenggarakan September 2024. Ilham menyebut, jika itu benar, perlu ada revisi terbatas undang-undang atau penerbitan Perppu.

"Kami bekerja sesuai peraturan perundangan. Sampai saat ini UU Pilkada masih mengamanahkan pilkada pada bulan November (2024)," kata Ilham saat dihubungi, Selasa (23/11/2021).

Ilham memastikan sampai saat ini pihaknya masih berpegang pada opsi awal, yakni pilpres pada Februari 2024. Meski begitu, jika benar Pilkada dan Pilpres dimajukan, perlu dilakukan revisi terbatas UU Pemilu atau penerbitan Perppu.

"KPU untuk saat ini masih opsi yang kami ajukan, jika (Pilkada) bulan September tentu dibutuhkan revisi terbatas atau Perppu," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Luqman Hakim mengaku mendengar kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mempersoalkan pemilu digelar pada Februari 2024. Luqman mengaku juga mendengar ada wacana memajukan jadwal Pilkada 2024.

"Saya dengar ada keinginan untuk memajukan pilkada, bukan di bulan November sebagaimana amanat undang-undang (UU)," kata Luqman, kepada wartawan, Senin (22/11).

Luqman menilai wacana memajukan jadwal Pilkada masuk akal. Menurutnya, memajukan jadwal pilkada akan meminimalkan kepemimpinan daerah dipegang oleh penanggung jawab atau Pj.

"Dorong pilkada maju tidak di bulan November, misalnya di bulan September. Bagi saya itu masuk akal dalam rangka memenuhi niat UU untuk meminimalkan terjadinya pemerintahan transisi dalam bentuk Pj atau penanggung jawab itu," papar Luqman.

"Kalau September pencoblosan, maka Desember kepala daerah hasil pilkada pasti sudah dilantik," imbuhnya.

Jika pilkada dimajukan, Luqman mengingatkan harus ada revisi UU atau Presiden Jokowi mengeluarkan perppu. Sebab, dalam UU yang berlaku saat ini, jadwal Pilkada serentak sudah ditetapkan pada November 2024.

"Tapi dorongan itu meski harus diikuti dengan perubahan UU Pilkada, karena UU Pilkada tekstual mengamanatkan pencoblosan Pilkada 2024 di bulan November," ujarnya.

"Makanya, kalau keinginan dimajukan, sepanjang kemudian bisa diajukan revisi UU terbatas atau Presiden mengeluarkan perppu, menurut saya, baik-baik saja dalam rangka memenuhi tujuan utama dari gagasan keserentakan pilkada," sambung Luqman.

Sebelumnya, Luqman juga menyebut pemerintah sudah bertemu dengan KPU terkait tanggal Pemilu 2024. Luqman mendengar kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mempersoalkan Pemilu digelar pada Februari 2024.

"Mungkin begini, itu karena pada saat konsultasi KPU dengan Presiden tanggal 11 November kemarin, itu kan Presiden didampingi Mendagri kalau nggak salah, didampingi juga Mensesneg, lalu Presiden yang saya dengar oke dengan Pemilu di bulan Februari, sama dengan yang dibahas dengan KPU dan tim kerja bersama," kata Luqman.

Luqman mengatakan kabar Pemilu digelar pada Februari 2024 baru sebatas konsultasi KPU dan Pemerintah. Namun, dia meyakini jadwal Pemilu 2024 tidak akan bermasalah jika Jokowi sudah setuju.

"Nah cuma formalnya belum itu. Iya belum kita belum ada rapat di Komisi II, tapi kalau lihat arahnya dari informasi konsultasi KPU dengan Presiden harusnya sih sudah nggak ada masalah, karena dulu Pemerintah minta tanggal 15 (Maret) itu kan karena arahan Presiden, kalau presidennya sudah oke dengan Februari harusnya sudah nggak ada hambatan. Tinggal secepatnya Komisi II rapat," katanya.

(maa/gbr)