Ditangkap, Ketua LSM Pemeras Posting 'Sidak' Kantor Polisi-Kemenkeu di TikTok

Yogi Ernes - detikNews
Senin, 22 Nov 2021 21:17 WIB

Datangi kantor BNNP hingga Kemenkeu

Pada postingan lainnya, tampak Kepas Panagean Pangaribuan dkk juga mendatangi kantor Badan Nasional Narkotika Provinsi (BNNP) Jakarta Pusat. "LSM Tamperak pemburu koruptor" demikian tajuk pada video TikTok yang diunggah pada 22 Oktober 2021.

Pada 25 Oktober 2021, Kemas Panagean Pangaribuan juga memposting sedang mendatangi Markas Polda Metro Jaya. Ia juga memposting ketika mengunjungi Mabes Polri pada 31 Oktober 2021.

Selanjutnya, ada pula postingan ketika LSM Tamperak mendatangi sebuah gedung. Di video itu, terlihat Kemas Panagean Pangaribuan ditemui oleh sekuriti.

"Menteri keuangan Ibu Sri Mulyani menghindar dari LSM Tamperak ketika utang negara 6,2 triliun. Pengawal menteri keuangan menghalangi," tulisnya pada video tersebut.

Diciduk Coba Peras Rp 2,5 M

Polres Metro Jakarta Pusat menangkap seorang ketua lembaga swadaya masyarakat (LSM) Tameng Perjuangan Rakyat Antikorupsi (Tamperak), Kepas Panagean Pangaribuan. Kepas Panagean ditangkap atas percobaan pemerasan Rp 2,5 miliar.

"Benar, kita baru saja tangkap ketua DPP LSM Tamperak, Kepas Panagean Pangaribuan, terkait tindak pidana pemerasan. Ditangkap karena mencoba memeras anggota Polri hingga Rp 2,5 miliar," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Hengki Haryadi saat dihubungi wartawan, Senin (22/11/2021).

Kepas Panagean Pangaribuan ditangkap di Sekretariat Tamperak di Jl Palem V Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, sekitar pukul 17.00 WIB sore tadi.

Hengki menjelaskan, Kepas Panagean ditangkap setelah memeras anggota Polsek Menteng. Dalam aksinya ini, pelaku menakut-nakuti polisi dengan mencatut nama petinggi Polri hingga pejabat negara.

Kepas Panagean Pangaribuan telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Dalam perkara ini, polisi menyita sejumlah barang bukti dari Kepas Panagean Pangaribuan. Di antaranya surat-surat untuk mengancam dan memeras instansi pemerintah.

"Sudah kami sita alat kejahatan untuk menakut-nakuti berupa surat yang akan dikirim ke presiden kemudian Komisi III (DPR) dan sebagainya," jelas Hengki.


(ygs/mea)