.webp)
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendesa PDTT) Abdul Halim Iskandar berjanji akan memprioritaskan infrastruktur jalan antardesa di Indonesia Timur. Pasalnya, kata dia, saat ini di kawasan Indonesia timur infrastruktur jalan antardesa sangat terbatas.
Salah satunya di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, warga harus menempuh perjalanan berhari-hari untuk mencapai desa lain dengan berjalan kaki. Untuk itu, pihaknya akan memeperuat basis data, status dan kebutuhannya untuk kemudian dicarikan solusinya.
"Saya prihatin sekali itu kalau kita masih harus berjalan kaki empat hari, itu kan wajar kalau kita bilang belum merdeka," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (22/11/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal itu dia ungkapkan aat menerima kunjungan Bupati Teluk Wondama, Hendrik S. Mambor beserta rombongan di ruang kerjanya. Turut hadir mendampingi Gus Halim ialah Sekjen Kemendes PDTT Taufik Madjid, Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Aisyah Gamawati, dan Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan, Sugito.
Dia menjelaskan kasus seperti desa-desa di Kabupaten Teluk Wondama harus diselesaikan dengan konsep jelas dan sesuai kondisi objektif di lapangan.
"Kita harus berpikir kondisi objektif di lapangan. Makanya, kita harus punya formula khusus karena saya yakin ini (Teluk Wondama) contoh kecil saja. Masih banyak di Papua, Papua Barat, NTT, dan lainnya. Jadi kita harus punya formula khusus penanganannya bagaimana, jadi spesifiklah," ungkap doktor honoris causa dari Universitas Negeri Yogyakarta ini.
Lebih lanjut, kata dia, untuk mengatasi buruknya infrastruktur jalan dan akses antardesa Kemendes PDTT akan membuat standar. Akan disiapkan tolok ukur khusus dan spesifik, untuk menyelesaikan persoalan ini, baik untuk membangun infrastruktur maupun menguatkan sumber daya manusia di sana berikut pendanaan program-programnya.
"Entah DAK (dana alokasi khusus) atau apa. Termasuk dana desa, nanti disinergiskan. Dana desa juga digunakan untuk itu, (kita) harus berpikir praktis saja. Karena yang paling dibutuhkan kan akses. Jadi percepatan daerah tertinggal bisa menjadi percepatan desa-desa khusus. Jadi, nanti kita punya fokus dan lokus yang tematik," ucapnya.
Sementara itu, Bupati Hendrik Mambor memaparkan persoalan yang ada di Kabupaten Teluk Wondama cukup kompleks, terutama perihal infrastruktur akses antardesa. Sampai saat ini akses jalan dari desa ke desa masih sangat sulit dan belum bisa ditembus dengan kendaraan. Umumnya akses antardesa di sana hanya bisa ditempuh 4-7 hari dengan jalan kaki sehingga banyak masyarakat yang merasa belum merdeka.
Hendrik melanjutkan dari total 75 desa di Kabupaten Teluk Wondama, setidaknya ada 40 desa yang masih belum memiliki infrastruktur jalan hingga sekarang. Padahal, jika persoalan infrastruktur jalan ini bisa teratasi, dampaknya sangat menguntungkan untuk prospek Teluk Wondama ke depan.
"Memang dari segi geografis kami butuh biaya yang tidak kecil, dana daerah tidak bisa (mengatasi). Tapi saya melihat prospek ke depan, (jika infrastruktur jalan baik) masyarakat di wilayah ini akan sangat bagus," pungkasnya.
(akd/ega)
