.webp)
Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Yusril mengorganisasi perusahaan pengembang swasta yang ingin membangun ibu kota negara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Keterangan ini disampaikan Yusril lewat siaran pers tertulis, Senin (22/11/2021), hari yang sama dengan berlangsungnya pertemuan di Istana Negara, Jakarta.
Yusril mengatakan pertemuan dirinya dengan Jokowi di Istana juga dihadiri oleh Menteri Sekretariat Negara Pratikno. Yusril berniat membantu Jokowi mendalami berbagai permasalahan hukum tentang Ibu Kota Negara (IKN) yang RUU-nya kini sedang dibahas dengan DPR.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Yusril, yang juga menjadi pengacara beberapa perusahaan pengembang raksasa dalam dan luar negeri, akan mengorganisasi peranan swasta yang berkeinginan membangun area komersial di IKN. Pembiayaan sepenuhnya dilakukan oleh swasta sesuai peruntukan lahan mengikuti masterplan IKN.
"Tanpa pengembangan commercial area, IKN bisa menjadi kota hantu," kata Yusril. Dia menyampaikan Jokowi juga mengiyakan pernyataannya.
Selanjutnya, Yusril menyampaikan swasta tak ingin membebankan pembangunan ke pemerintah:
Kata Yusril, pihak swasta ini sedikit pun tidak ingin memberatkan dan membebani pemerintah. Mereka ingin menanam modal dan membayar lahan sesuai ketentuan pemerintah.
Presiden Jokowi, dikatakan Yusril, menyambut baik masukan dan pendapat terkait pembangunan IKN. Terkait aspek-aspek hukum, Presiden menyerahkan detail-detail permasalahannya untuk didiskusikan dengan Mensesneg Pratikno dan Menteri PPN/Ketua Bappenas Suharso Manoarfa.
Menurut Yusril, Presiden sangat antusias membahas IKN dan berharap pembangunan IKN dan kepindahan Ibu Kota ke Kaltim tersebut berjalan sesuai rencana.
