.webp)
Pria kelahiran Madura ini menyatakan langkah pemerintah dalam menerapkan PPKM level 3 di seluruh Indonesia di periode Natal dan Tahun baru merupakan pilihan yang logis. Ada dua poin alasan yang dikemukakan Said.
"Pertama. Jelang pekan keempat Desember 2021 ini berpotensi terjadi mobilitas warga dalam skala besar karena natalan dan tahun baru. Meskipun pemerintah telah menghapus cuti natal dan tahun baru, namun kebijakan ini tidak cukup untuk meredam kemungkinan mobilitas sosial berskala besar jelang akhir tahun," kata Said.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Oleh karena itu, Said menilai pemberlakuan PPKM level 3 adalah "jalan tengah" antara ekonomi dan kesehatan. Sebab yang dilarang adalah membuat kerumunan, tidak ada cuti ASN, dan himbauan tidak bepergian. Pembatasan ini masih memungkinkan ekonomi tetap bergerak. Sehingga tidak berpotensi mengganggu pertumbuhan ekonomi, sebab kita berharap pada tahun 2021 ini pertumbuhan ekonomi kita bisa di angka 4 persenan. Tren pemulihan ekonomi terus tampak sejak kuartal II 2021 ini. Modal pertumbuhan 4 persenan ini sangat penting, sehingga untuk mengejar target pertumbuhan setidaknya 5,2 persen pada tahun depan relatif tidak susah.
Alasan kedua, lanjut Said, penerapan PPKM level 3 ini untuk mencegah potensi lonjakan kasus, agar momentum penurunan angka covid19 tetap terjaga. Sebab sejak akhir Juli 2021 angka pertumbuhan covid19 kita terus mengalami penurunan meskipun ada kenaikan pada beberapa kasus, namun secara umum grafik terus melandai.
"PPKM level 3 ini hemat saya harus disertai dengan penyekatan di jalan jalan utama, teruma penghubung lintas kota, termasuk di berbagai transportasi umum. Hal ini untuk memastikan mobilitas sosial berskala besar tidak terjadi. Bila itu terjadi kita akan kerepotan lagi bila ada pandemi covid19 kembali melonjak, lebih ngeri lagi ongkos sosial dan ekonominya lebih mahal. Dan APBN 2022 tidak dipersiapkan untuk menghadapi lonjakan kasus seperti pada Juni-Agustus lalu," pungkas Said.
(fjp/tor)
