Ramai-ramai Bantah Kaitan Hibah dan Cyber Army Bentukan MUI DKI

Tim detikcom - detikNews
Minggu, 21 Nov 2021 20:35 WIB
Ilustrasi laptop, laptop
Ilustrasi (Foto: Photo by Max Nelson on Unsplash)

Dikaitkan dengan Dana Hibah

Tak hanya dukungan, kritik keras juga bermunculan buntut pembentukan tim cyber army untuk membela Anies tersebut. Kritik salah satunya datang dari PKB. Wakil Sekjen PKB Luqman Hakim menilai pembentukan tim siber itu tak lepas dari hibah Pemprov yang bernilai Rp 10,6 miliar.

"Mengapa MUI membabi buta menyediakan diri menjadi tunggangan Anies Baswedan? Tentu tidak lepas dari bantuan yang diterima MUI dari APBD Provinsi DKI Jakarta. Sungguh sangat disayangkan, hanya karena mendapat bantuan dari APBD, MUI ditempatkan sebagai subordinat kepentingan politik perorangan, yakni Anies Baswedan," kata Luqman kepada wartawan, Sabtu (20/11/2021).

"Tak tahukah wahai MUI, bahwa sesungguhnya APBD itu duitnya milik rakyat, bukan milik Gubernur?" sambungnya.

Kritik juga datang dari PDIP. Anggota DPRD DKI Fraksi PDIP Ima Mahdiah menilai pembentukan tim cyber army ini akan membuat warga Jakarta semakin terpolarisasi.

Ima menilai MUI DKI tidak perlu 'meng-endorse' Anies. Terlebih bila program atau hasil kerja Anies menyentuh persoalan di masyarakat.

"Jika memang program dan hasil kerja Pak Anies benar-benar menyentuh persoalan di masyarakat, maka tidak perlu sampai habis-habisan meng-endorse Anies seperti itu," kata Ima.

Menurut Irma, hal ini merupakan tindakan yang tidak elok. Sebab, menurutnya, MUI mendapatkan dana hibah dari pajak masyarakat, tapi justru tak memberikan timbal balik kepada masyarakat.

"Tidak elok rasanya mengingat setiap tahun MUI mendapatkan gelontoran miliaran dana hibah dari uang pajak masyarakat DKI, namun timbal baliknya bukan kepada masyarakat lagi," ujar Ima.

MUI Bantah Cyber Army Terkait Hibah

Ketua Umum MUI DKI KH Munahar Muchtar menepis tudingan cyber army itu karena dana hibah Rp 10,6 miliar. Munahar mengatakan tim itu dibuat karena maraknya pemberitaan saat ini yang dapat memecah-belah, terutama umat Islam dan ulama.

"Maka ada inisiatif dari kami untuk coba buat semacam cyber army untuk meng-counter berita-berita tersebut, terutama dalam membela umat dan ulama atau dalam kata lain beramar makruf nahi mungkar karena itu adalah salah satu tugas MUI. Jadi tidak ada hubungannya dengan dana hibah," ucapnya.

Dia juga menyebut orang-orang yang mengaitkan hibah Rp 10,6 miliar dengan cyber army tidak mengenal MUI. Dia menyebut hibah itu bukan untuk pembentukan cyber army.

"Hibah hanya diperuntukkan melaksanakan program-program kerja serta operasional MUI dari tingkat provinsi, kota, kecamatan, selanjutnya juga untuk tingkat kelurahan," ujarnya.

"Yang menghubungkan pembuatan cyber army dengan dana hibah itu hanya orang-orang yang tidak paham tentang MUI dan tugas serta program-program MUI," sambungnya.

Bantahan serupa juga dilontarkan oleh Wagub Riza. Riza menegaskan dana hibah rutin diberikan Pemprov DKI untuk MUI maupun ormas setiap tahun.

"Nggak ada hubungan sama sekali. Pemberian dana hibah kepada MUI rutin dilakukan setiap tahun," kata Riza saat ditemui di Kramat Jati, Minggu (21/11/2021).