Irwandi menyebut pihaknya memang pernah diminta Sudin Sosial untuk mengawal proses bantuan sosial ke masyarakat. Akan tetapi, kata Irwandi, pihaknya tidak tahu status si penerima.
"Cuma waktu ada bantuan sudin sosial minta bantuan kita untuk kawal, namanya pemerintah ya kita kawal dong pemerintah pusat, kita sukseskan dong, masalah itu kebagi untuk ke ASN non ASN, kita tidak tahu," lanjut Irwandi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, Irwandi mengklaim pembagian bansos yang datangnya dari Pemprov DKI sudah terakomodir lengkap dari RT/RW, kemudian disaring di Kominfo. Lain halnya dengan masalah ini, dia pun menyebut data yang tahu siapa menerima apa itu hanya pihak Kemensos.
"Kecuali data dari kita kalau bansos dari Gubernur kan datanya lengkap tuh, dari RT RW ke lurah. Lurah ke Kominfo, Kominfo disaring lagi kan gitu. Nah kalau yang Kementerian Sosial mana tahu, lah yang tahu Sudin Sosial. Sudin Sosial itu katanya, 'data COVID, Pak'," pungkas dia.
Sebelumnya diketahui, Menteri Sosial Tri Rismaharani mengatakan pegawai negeri sipil yang menjadi penerima bansos yang bertempat tinggal di wilayah Menteng, Jakarta Pusat. Dia menambahkan hasil temuan tersebut dibantu dengan tangkapan citra satelit dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan).
"Rumah yang diketahui dapat bansos tapi rumahnya besar ada di kawasan Menteng," jelas Risma di gedung Kementerian Sosial, Salemba, Jakarta Pusat, pada Kamis (18/11).
"Saya bulan apa itu sudah statement, saya ke LAPAN. Teman-teman ingatkan. Itulah kemudian ini terus kita perbaiki," lanjutnya.
Namun, pada saat ditanyakan mengenai jumlah rumah dan alamat terperinci dari PNS penerima bansos, Risma tidak menjawabnya.
"Sori, aku nggak hafal daerah di Jakarta," ungkapnya.
(whn/aud)