Mahyudin: Kita Butuh Keseimbangan Wakil Daerah-Parpol buat Keputusan

Wakil Ketua DPD RI,Mahyudin menegaskan pentingnya urgensi akan sistem bikameral yang efektif bukan hanya di tingkat prosedural dan retorika politik. Menurutnya, banyak orang tidak menyadari mewakili daerah itu justru lebih berat dari mewakili parpol. Sebab, para wakil daerah di DPD harus mampu menyatukan paradigma dari berbagai kepentingan daerah yang sangat beragam, baik dalam aspek kultur maupun struktur desentralisasi.

"Sementara political representative relatif lebih mudah, karena anggota DPR itu mewakili kepentingan politik yang sampai saat ini masih bersifat sentralistik," ujar Mahyudin dalam keterangan tertulis, Kamis (18/11/2021).

Atas alasan tersebut, Mahyudin menekankan pentingnya bikameral yang efektif untuk mewujudkan keseimbangan antara wakil daerah dan wakil parpol dalam pengambilan keputusan politik nasional.

"Oleh karena itu, saya kira kita memang butuh bikameral yang efektif, keseimbangan antara wakil daerah dan wakil parpol dalam pengambilan keputusan politik Nasional, bukan hanya di tingkat prosedural dan retorika politik", tukasnya.

Hal ini ia sampaikan saat memberi sambutan pada acara Focus Group Discussion yang digelar DPD RI bersama Universitas Udayana dan Pemprov Bali pada Rabu (17/11) di Denpasar yang bertajuk "Perspektif Daerah Menuju Sistem Bikameral Yang Efektif". Acara FGD tersebut diadakan di Gedung Wiswa Sabha Utama - Kantor Gubernur Bali dan diikuti oleh para Mahasiswa Universitas Udayana, Praja IPDN, serta para pejabat Pemerintah Provinsi Bali.

Sesi yang diskusi yang dipimpin oleh Edward Thomas Lamury Hadjon SH, LLM juga memunculkan banyak isu-isu terkini, masukan, serta perspektif yang menarik dari para narasumber, mahasiswa dan akademisi Universitas Udayana, Praja IPDN, serta para tokoh masyarakat Bali.

Mahyudin berharap agar harapan, pandangan, terobosan, dan gagasan baru dari daerah ini nantinya dapat menghasilkan strategi dan solusi untuk optimalisasi peran DPD RI dalam memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat pusat melalui mekanisme sistem bikameral yang efektif dan berkeadilan.

"Kami di DPD tidak tergiur untuk menjadi lebih berkuasa, atau merebut fungsi lembaga lain, yang kami inginkan adalah keseimbangan fungsi tugas dan wewenang di parlemen sehingga produk perundangan kita benar-benar mencerminkan keadilan bagi seluruh bangsa dan negara ini," katanya.

Secara khusus, Mahyudin juga menyentil keras tentang kasus korupsi di Indonesia yang masih tinggi. Menurutnya, korupsi masih marak terjadi karena perpaduan sistem negara yang masih tidak siap serta mentalitas manusianya yang masih bobrok. Mahyudin menjelaskan kalau korupsi bukan semata tentang uang,tapi juga merambah sampai pada ranah pengambilan kebijakan. Ia mengatakan kalau hal itu bisa terjadi karena mekanisme check and balances yang pada prakteknya tidak seimbang dan berkeadilan. Itulah yang menurutnya terjadi antara DPR dan DPD, di mana DPR terlalu dominan. Mahyudin menegaskan situasi seperti itu bisa berpotensi memunculkan mentalitas superior dan inferior di internal parlemen.

Sementara itu, Dekan FH Udayana Arya Sumerta mengatakan kesempatan FGD ini sangat baik untuk mencerahkan kembali cakrawala berpikir setelah beberapa tahun tidak saling bertemu secara langsung. Arya berpendapat para mahasiswa dan akademisi Universitas Udayana harus selalu aktif dan terbuka dalam memberikan gagasan, usulan, dan ide-ide terutama dalam hal penyelenggaraan negara, termasuk Lembaga DPD RI yang memang membawa misi kepentingan kewilayahan dari masyarakat di daerah.

Kegiatan FGD "Perspektif Daerah Menuju Sistem Bikameral Yang Efektif" yang berlangsung meriah walaupun menerapkan protokol kesehatan secara ketat ini juga diikuti beberapa Anggota DPD RI yaitu H. Bambang Santoso (Prov. Bali), Hasan Basri dan Fernando Sinaga (Prov. Kaltara), Namto Roba (Prov. Maluku Utara), dan Stefanus Ban Liow (Prov. Sulut).