LaNyalla Kenalkan Salam L, Kode Siap Jadi Capres di 2024?

Angga Laraspati - detikNews
Kamis, 18 Nov 2021 19:41 WIB
LaNyalla Kenalkan Salam L
Foto: DPD RI
Jakarta -

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, memperkenalkan salam L saat menghadiri silaturahmi dan jamuan makan siang di Rumah Dinas Bupati Muna. Apakah makna dari salam L tersebut?

Menurutnya, salam L selalu dilakukannya dalam setiap kunjungan ke daerah. Salam itu turut memotivasi LaNyalla dalam bekerja menyerap aspirasi daerah dan membantu membangun bangsa. Salam ini rupanya juga menjadi kode kesiapan LaNyalla menjadi Capres 2024.

"Salam L ini maknanya adalah Habluminallah dan Habluminannas. Karena keduanya tidak bisa dipisahkan, yakni hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Salam L juga bisa dimaknai Salam Literasi, Salam LaNyalla, atau Salam Lanjutkan Jokowi sampai 2024. Setelah 2024, Insyaallah saya siap meneruskan," kata LaNyalla dalam keterangan tertulis, Kamis (18/11/2021).

Dijelaskan LaNyalla, salah satu keinginan terbesar DPD RI adalah amandemen konstitusi ke-5 sebagai bagian untuk memperkuat peran lembaga tersebut. Karena setelah amandemen tahap 1 sampai 4 semua dikunci oleh partai politik, termasuk pencalonan presiden dengan adanya ambang batas pencalonan.

"Kita ingin Presidential Threshold 0 persen. Supaya anak-anak bangsa yang punya potensi bisa mencalonkan dan dicalonkan menjadi presiden. Karena hak dan kewajiban warga negara untuk memilih dan dipilih itu sama," tutur LaNyalla.

Senator asal Jawa Timur itu menambahkan, dahulu negara Indonesia merdeka karena sumbangsih para raja dan sultan Nusantara, juga entitas civil society lainnya seperti kaum terdidik, ulama, tokoh masyarakat, militer dan lainnya. Namun, hingga saat ini entitas civil society itu tidak dilibatkan dalam perjalanan bangsa.

"Yang justru berperan dan menentukan malah partai politik. Padahal mereka bisa dibilang datang belakangan. Karena gerakan politik para pejuang kemerdekaan dengan partai politik itu dia hal yang berbeda," ujar dia.

LaNyalla menginginkan adanya kesetaraan dalam hal itu. Kesetaraan antara partai politik dan kalangan nonpartai politik.

"Kalau parpol bisa usung capres, harusnya nonparpol seperti anggota DPD juga bisa usung yang sama," jelas LaNyalla lagi.

Untuk itu, LaNyalla meminta dukungan dalam amandemen konstitusi, karena dinilai akan bermanfaat bagi daerah.

"Kalau tidak ada calon dari non parpol akan sulit memajukan bangsa terutama daerah. Yang bisa mewakili entitas civil society seperti kaum terdidik, ulama, tokoh masyarakat, militer dan lainnya, idealnya adalah kalangan nonpartisan," tuturnya.

Klik halaman selanjutnya >>>