ADVERTISEMENT

Korupsi Rp 63 Miliar, Vonis Eks Bupati di Lampung Disunat MA Jadi 5 Tahun Bui

Andi Saputra - detikNews
Rabu, 17 Nov 2021 15:56 WIB
Update gedung MA, Kamis (7/4/2016).
Gedung MA (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Mahkamah Agung (MA) menyunat hukuman Agung Ilmu Mangkunegara dari 7 tahun penjara menjadi 5 tahun penjara. Mantan Bupati Lampung Utara itu terbukti korupsi proyek Rp 63 miliar.

Agung dituntut KPK selama 10 tahun penjara. Di PN Tanjung Karang, Agung dihukum 7 tahun penjara dengan uang pengganti Rp 77 miliar. Agung menerima dan mengajukan PK. Tak dinyana, majelis PK mengabulkannya.

"Menjatuhkan pidana terhadap terpidana Agung Ilmu Mangkunegara berupa pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah Rp 750 juta subsider 8 bulan kurungan," kata juru bicara MA Andi Samsan Nganro kepada detikcom menyampaikan hasil putusan majelis PK, Rabu (17/11/2021).

Duduk sebagai ketua majelis Burhan Dahlan dengan anggota Eddy Army dan Agus Yunianto. Burhan Dahlan adalah hakim militer dengan pangkat terakhir mayor jenderal.

"Menjatuhkan pidana tambahan kepada Agung Ilmu Mangkunegara untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 63,4 miliar," kata majelis hakim.

Uang pengganti adalah uang yang dikorupsi dan diharuskan dikembalikan ke negara. Jumlah Rp 63 miliar itu dikurangi dengan jumlah yang telah disita KPK sebesar Rp 2 miliar dan USD 2.600.

"Jika dalam jangka waktu 1 bulan tidak membayar uang pengganti, harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda, maka diganti dengan pidana penjara selama 1,5 tahun," ujar majelis hakim.

Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara, terjaring OTT KPK. Ia pun ditetapkan sebagai tersangka kasus suap.Mantan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara terjaring OTT KPK. Ia pun ditetapkan sebagai tersangka kasus suap. (Antara Foto/Aditya Pradana Putra)

Majelis juga mencabut hak politik Agung selama 4 tahun terhitung sejak selesai menjalani pidana pokoknya. Mengapa vonis Agung disunat MA?

"Ada kekhilafan hakim dalam mempertimbangkan besarnya uang fee proyek yang diterima oleh terpidana, yaitu sebesar Rp 63,4 miliar dengan rincian Rp 400 juta dari Candra Safari dan Deni Marian. Dan Rp 200 juta dari Hendra Wijaya Saleh. Ditambah fee proyek dari 2015-2019 sejumlah Rp 62,8 miliar," ujar majelis.

(asp/zap)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT