.webp)
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung penerbitan draft Instruksi Presiden tentang Pembangunan Monumen Nasional Bela Negara. Menurutnya, Inpres tersebut dapat menjadi payung hukum sehingga pembangunan monumen yang sudah dimulai sejak 2012 dapat diselesaikan sebelum perayaan Hari Puncak Peringatan Bela Negara ke-15 pada 19 Desember 2021.
"Pembangunan Monumen Nasional Bela Negara dilakukan di lahan seluas 50 hektare yang dihibahkan oleh masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Agam, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok selatan dan Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan daerah basis perjuangan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Jangan sampai pengabdian masyarakat tersebut menjadi sia-sia lantaran pembangunan monumen dan kawasan di sekitarnya tidak bisa diselesaikan," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (16/11/2021).
Hal ini ia sampaikan usai menerima Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, di Jakarta hari ini. Di kesempatan tersebut, Ketua DPR RI ke-20 ini juga menjelaskan soal perayaan Hari Bela Negara. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 28/2006, setiap tanggal 19 Desember diperingati sebagai sebagai Hari Bela Negara. Pemilihan tanggal tersebut menyesuaikan tanggal terbentuknya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada 19 Desember 1948.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pembangunan Monumen Nasional Bela Negara, kata Bamsoet, juga bertujuan untuk mengenang peristiwa PDRI di Sumatera Barat yang diketuai Sjafroeddin Prawiranegara. Mengingat pada saat itu, PDRI hadir untuk mengisi kekosongan kepemimpinan pemerintahan Indonesia.
"Kehadiran PDRI merupakan penegasan kepada Belanda dan juga dunia Internasional, bahwa pemerintahan Indonesia masih tegak berdiri. Sekaligus menjadi dorongan semangat juang dalam upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Karena PDRI jugalah, akhirnya Belanda mau menghentikan agresinya dan bersedia kembali ke meja perundingan," jelasnya.
Lebih lanjut Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan terbentuknya PDRI juga menunjukkan solidaritas para pemimpin bangsa.
Sebab, meski berasal dari kalangan sipil, para pemimpin di Sumatera Barat, seperti Syafruddin Prawiranegara, T. M. Hassan, Sutan Mohammad Rasjid, Kolonel Hidayat, Lukman Hakim, Indracahya, Mananti Sitompul, Maryono Danubroto, Direktur BNI A. Karim, Rusli Rahim dan Latif, bisa tetap menjaga keberlangsungan kemerdekaan Indonesia melalui deklarasi PDRI.
"Sehingga, stigma bahwa pemimpin sipil lemah dan tidak mau bergerilya menjadi tidak tepat. Bahkan saat itu, Panglima Besar Soedirman mengakui kepemimpinan politik PDRI," pungkas Bamsoet.
Sebagai informasi, turut hadir Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sumatera Barat Jefrinal Arifin. Hadir pula pengurus Generasi Lintas Budaya, antara lain Romo Benny Susetyo, Olivia Zalianty, dan Raja Asdi.
(fhs/ega)
