TNI: Pergantian Pangkostrad Sesuai Penilaian Profesionalisme

Jakarta - Dalam Pergantian Panglima Komando Strategi Cadangan AD (Pangkostrad) dari Letjen TNI Hadi Waluyo kepada Mayjen TNI Erwin Sujono, Mabes TNI dinilai tak peka pada KKN. Namun Mabes TNI menilai pergantian itu sudah sesuai penilaian profesionalisme.Tentang kekhawatiran adanya nepotisme, karena Erwin Sujono merupakan kakak ipar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Laksamana Muda TNI Sunarto Sjoekronoputra mengatakan, pemberhentian dan pengangkatan seorang perwira tinggi tidak didasarkan atas pertimbangan KKN atau kekeluargaan."Kita sudah ada penilian yang baku untuk perwira tinggi, ya harus sesuai profesionalisme, tidak ada kekeluargaan," jelas Sunarto yang dihubungi detikcom, Senin (24/4/2006) malam. Namun, Sunarto mengaku belum tahu apakah mutasi 15 pati dengan pergantian Pangkostrad ini melalui proses sidang Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) yang sama. "Saya sendiri tidak tahu kapan dilakukan, mungkin sudah lama. Ini kan tidak mendadak dilakukan," jawabnya.Disinggung soal perbedaan surat keputusan (Skep) pergantian Pangkostrad dengan 15 perwira tinggi TNI lainnya. Sunarto mengatakan, tidak ada yang istimewa dari kedua surat keputusan tersebut."Tidak ada yang istimewa, tidak ada pertimbangan khusus, tidak ada yang spesial. Biasa administrasi, bisa saja seperti itu," kata Sunarto.Sementara mengenai dua Skep yang berbeda dikeluarkan itu, menurut Kepala Dinas Penerangan Umum Puspen TNI Kolonel Caj Ahmad Yani Basuki, merupakan persoalan waktu saja. "Tidak ada yang khusus. Ini persoalan waktu saja, mana yang lebih didahulukan dikeluarkan, mungkin jabatan Pangkostrad didahulukan," terang Yani.Seperti diketahui, hari ini Mabes TNI mengumumkan pergantian Pangkostrad berdasarkan Skep/138/IV/2006 tertanggal 17 April 2006. Skep ini berbeda dengan mutasi 15 perwira tinggi lainnya, berdasarkan Skep/145/IV/2006 tanggal 21 April 2006. Namun, pengangkatan Pangdam VI/Tanjungpura Mayjen TNI Erwin Sujono sebagai Pangkostrad mendapat reaksi dari anggota Komisi I DPR dari F-PDIP, Permadi. Menurutnya, pengangkatan ini menandakan, TNI tidak peka terhadap unsur KKN. (zal/)