.webp)
Pemprov DKI Jakarta segera menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2022. Pengumuman akan dilakukan pada Jumat pekan ini.
"Penetapan UMP akan kita laksanakan di tanggal 19, hari Jumat," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (16/11/2021).
Andri enggan merinci berapa persen kenaikan UMP Jakarta untuk tahun depan. Yang jelas, dalam menentukan besaran UMP, pihaknya mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Insyaallah taat terhadap peraturan ditetapkan, dalam hal ini PP 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan," jelasnya.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan hari ini Pemprov DKI Jakarta akan menggelar rapat finalisasi besaran UMP 2022. Rapat rencananya digelar secara virtual.
"Jadi jam 1 ini ada jadwal rakor soal UMP. Nanti dari situ kita akan tahu," ujar Anies.
Sebagaimana diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan telah mengumumkan hasil penghitungan penyesuaian nilai UMP dan UMK 2022 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam data itu tercatat UMP Jakarta 2022 masih jadi yang tertinggi. Sedangkan di sisi lain, nilai UMP terendah ada di wilayah Jawa Tengah.
"Data statistik upah minimum, UMP terendah Jawa Tengah Rp 1.813.011 dan UMP tertinggi DKI Jakarta Rp 4.453.724. Rata-rata penyesuaian UMP adalah 1,09 persen," kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri, dalam seminar terbuka 'Proses Penetapan Upah Minimum 2022' secara virtual, Senin (15/11/2021).
Bila UMP Jakarta 2022 benar Rp 4.453.724, kenaikannya tak sampai Rp 50 ribu dari tahun ini. Sebab, UMP Jakarta 2021 sebesar Rp 4.416.186. Dengan demikian, kenaikannya hanya sekitar Rp 37.500.
Kemudian, Indah menyampaikan kalau pertumbuhan ekonomi tertinggi didapat oleh Maluku Utara dengan kenaikan 12,76 persen, pertumbuhan ekonomi terendah yakni Bali -5,83 persen. Inflasi tertinggi Bangka Belitung 3,29 persen dan inflasi terendah Papua -0,40 persen.
(taa/dwia)
