Tak Ada dalam Agenda, LPJ Ketua Umum PBR Dipertanyakan

Sanur - Agenda muktamar islah Partai Bintang Reformasi (PBR) mendapat protes dari salah satu kandidat Ketua Umum PBR yakni Ismail Royan. Melalui ketua tim suksesnya, Bulyan Royan, Ismail mempertanyakan adanya pelanggaran mekanisme dan AD/ART, yakni tidak ada laporan pertanggungjawaban dan pendemisioneran pengurus lama."Ini aneh. Ada mekanisme AD/ART yang dilanggar. Tetapi seluruh muktamirin sepertinya sepakat," ujar Bulyan Royan kepada wartawan di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Bali, Senin (24/4/2006).Dalam setiap muktamar partai apa pun, bahkan organisasi apa pun, lanjut Bulyan Royan, laporan pertanggungjawaban adalah sebuah hal yang harus dilaksanakan. Begitu juga pendemisioneran. "Nanti bagaimana bila pengurus dan ketua baru terpilih, sementara pengurus lama belum demisioner," jelas anggota DPR ini.Pelanggaran meknisme AD/ART seperti ini bila tidak ada yang mengkritisi, sangatlah janggal. "Bisa saja nanti setelah terpilih pengurus baru, ada kelompok-kelompok yang mempermasalahkan ini. Siapa yang bermain, saya belum tahu," ujarnya.Menanggapi tidak adanya laporan pertanggungjawaban ketua umum PBR dan tidak ada agenda pendemisioneran, menurut Bursah zarnubi, merupakan bagian dari kesepakatan islah. "Ini bagian dari poin-poin kesepakatan islah PBR. Tidak adalaporan pertanggungjawaban dan pendemisioneran. Sama halnya dengan hak suara 19 anggota DPP PBR yang dihilangkan. Ini emergency, darurat, jika ada yang memanfaatkan ini di kemudian hari mereka berarti sengaja memelihara konflik di PBR," katanya. (jon/)