.webp)
Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menanggapi Bupati Banyumas Achmad Husein yang meminta KPK memberi tahu kepala daerah lebih dulu jika ingin melakukan operasi tangkap tangan (OTT). MAKI menganggap pola pikir tersebut seperti kekanak-kanakan.
"Saya kira sikap Bupati Banyumas itu sikap yang kekanak-kanakan. Karena apa? KPK juga tidak seperti bapak otoriter yang akan selalu menyalahkan anak, menjewer anak, memukul anak. Justru tugasnya bupati dan pemerintahan, termasuk gubernur dan presiden. itu kan memastikan sistem anggaran yang bagus, mulai perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, kepada wartawan, Senin (15/11/2021).
Boyamin mengatakan, ketika seorang kepala daerah menjalankan semua tugasnya dengan benar, korupsi tidak akan terjadi. Boyamin malah mendukung KPK memberi ilmu pencegahan korupsi pada para kepala daerah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau semua itu dijalankan, pasti tidak akan ada masalah, tidak akan ada korupsi. Justru KPK itu mendampingi untuk pencegahan itu diikuti, jangan kemudian ada pola mau OTT, tapi dipanggil dulu. Ini namanya logika yang terbalik-balik," katanya.
Boyamin menilai Achmad Husein tak layak menjadi Bupati Banyumas dengan pola pikir seperti itu. Seharusnya, sebagai kepala daerah, lanjut Boyamin, Achmad Husein menjadi contoh yang baik bagi bupati lainnya.
"Dan saya kira pada posisi tertentu, bupati pola pikirnya seperti itu menjadi tidak layak jadi bupati. Kalau dia menyejahterakan rakyatnya, tidak korupsi, kalau berurusan dengan KPK malah berani," ujarnya.
"Kalau perlu justru membanggakan apa yang dikerjakannya dan minta kalau perlu dijadikan contoh pilot project di KPK untuk di kabupaten-kabupaten yang lain," sambung dia.
Boyamin beranggapan perkataan Achmad Husein pertanda kekhawatiran. Khawatir yang dimaksud ialah munculnya ketidakadilan aparat penegak hukum.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya
"Meskipun saya sebenarnya belum punya catatan terhadap Bupati Banyumas itu. Karena setahu saya relatif baiklah dalam memimpin, tapi kan bisa aja ada kekhawatiran nanti kalau kemudian ada sesuatu yang benar tapi disalahkan," ujarnya.
"Maka fokuslah bekerja, fokuslah memimpin pemerintahan, melayani rakyatnya dengan sebaik-baiknya anggaran pertanggungjawabkan sampai rupiah demi rupiahnya, dengan berbasis kinerja dan kemudian pemerintah juga berdisiplin otomatis nanti akan menjadi contoh yang baik," tambahnya.
Sebelumnya, viral video Bupati Banyumas tentang 'dipanggil KPK dulu sebelum OTT'. Video itu menuai kontroversi. Berikut ini pernyataan Achmad dalam video yang viral itu:
Kami para kepala daerah, kami semua takut dan tidak mau di-OTT.
Maka kami mohon kepada KPK sebelum OTT, mohon kalau ditemukan kesalahan, sebelum OTT kami dipanggil terlebih dahulu. Kalau ternyata dia itu berubah, ya, sudah lepas gitu. Tapi kalau kemudian tidak mau berubah, baru ditangkap, Pak.
Achmad tampak menyampaikan hal itu dengan membaca teks dalam sebuah kegiatan di dalam ruangan. Belakangan diketahui bahwa kegiatan itu berlangsung di Semarang, Jawa Tengah, ketika memang Ketua KPK Firli Bahuri hadir dalam rapat koordinasi pemberantasan korupsi pada Kamis, 11 November 2021.
Kritik lantas berdatangan bagi Achmad. Hingga akhirnya Bupati Banyumas itu memberikan klarifikasi melalui akun Instagram resminya.
Di antara poin klarifikasinya adalah:
Dengan pertimbangan bahwa OTT itu menghapus dan menghilangkan kepada daerah padahal bisa jadi kepala daerah tersebut punya potensi dan kemampuan untuk memajukan daerahnya. Belum tentu dengan di-OTT daerah tersebut keadaan akan menjadi lebih baik. Serta yang di-OTT bisa jadi baru pertama kali berbuat dan bisa jadi tidak tahu karena sering di masa lalu kebijakan tersebut aman-aman saja sehingga diteruskan
Kalau dilihat kabupaten yang pernah di-OTT kemajuannya hampir pasti lambat karena semua ketakutan berinovasi, suasana pasti mencekam-ketakutan walaupun tidak lagi ada korupsi.
Namun belakangan diketahui bahwa klarifikasi itu sudah tidak ada di Instagram Bupati Banyumas.
