SBY Minta Pers Koreksi Dirinya & Pejabat Publik

Jakarta - Presiden SBY mengungkapkan, pemerintah sedang aktif menyusun RUU KebebasanMemperoleh Informasi. Semua pihak berkepentingan dengan masalah ini, hendaknya menyalurkan aspirasi ke DPR dan pemerintah.Produk hukum itu sendiri merupakan tindak lanjut dari amanah konstitusi dan wujud komitmen terhadap kebijakan kebebasan pers yang diambil pemerintah."Saudara-saudari, pemerintah tidak terlalu risau dengan ekspresi kemerdekaan pers. Walaupun isinya tiap hari mengkritik pemerintah, sehingga seolah-olah tidak ada lagi yang baik dan benar dilakukan pemerintah," ujar Presiden sambil tersenyum. Presiden menyampaikan hal di atas dalam sambutan membuka seminar Akses Keadilan dan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Marjinal di Hotel Sahid Jaya, Jalan Sudirman, Jakarta, Senin (24/4/2006). Acara yang diikuti seratusan praktisi hukum dari dalam dan luar negeri ini diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Presiden memaklumi fenomena tersebut sebagai bentuk ekspresi menyambut terbuka luasnya ruang yang dulu sempit dan kini menjadi sangat terbuka. Ini sebuah kewajaran dalam salah satu tahapan membangun demokrasi."Tentu ada proses untuk kemudian suatu saat menemukan keseimbangan yang sehat," tambah SBY.Ia berpesan, agar demi mencerdaskan kehidupan bangsa, insan pers sebaiknya berterus terang dalam setiap pemberitaannnya. Secara fair memberitakan yang capaian yang baik sebagai hal yang baik, dan yang jelek sebagai kejelekan. Di satu sisi ini akan memacu jajaran pemerintah untuk memperbaiki kekurangan yang ada. Sebab disadari reformasi birokrasi dan aparat penegak hukum hinggakini belum juga mencapai hasil yang diinginkan."Terus beri koreksi pada saya, gubernur, bupati dan semua pejabat publik yang emban amanah rakyat. Agar bangsa tahu mana yang telah dicapai mana yang belum. Memacu kita semua mencapai hasil kita kehendaki," tambah SBY disambut tepuk tangan peserta seminar.Terimkasih LBHLebih lanjut, Presiden juga menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada YLBHI dan lembaga sejenis yang selama ini giat melakukan advokasi pada masyarakat. Khusnya golongan marjinal dan siapa saja yang merasa hak-haknya ditindas, diperlakukan tidak adil dan seweang-wenang."Pemerintah yang saya pimpin tidak pernah merasa tersinggung, marah atau jengkel terhadap langkah hukum yang dilakukan YLBHI dan lembaga sejenis lainnya. Bagi kami, tindakan yang ditempuh pihak mana saja sepanjang dilandasi itikad baik menegakkan keadilan dan superemasi hukum harus disambut baik. Walaupun kadang suaranya terdengarkeras dan lantang," tuturSBY. (nrl/)