SBY Minta Berbagai Kalangan Tidak Apriori pada Kebijakannya

Jakarta - Presiden SBY menyeru pada pihak dari dalam dan luar negeri untuk menghormati proses reformasi bidang hukum dan HAM yang sedang berjalan di Indonesia. Tidak malah mendiktekan agenda dan cara menjalankannya, apalagi menjatuhkan hukum."Saya harap negara-negara sahabat, jangan melakukan penghukuman-penghukuman. Jangan melakukan pendiktean. Karena kita juga sedang bertransformasi dan berubah menuju format yang lebih baik," kata Presiden. Presiden menyampaikan hal di atas dalam sambutan membuka seminar Akses Keadilan dan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Marjinal di Hotel Sahid, Jalan Sudirman, Jakarta, Senin (24/4/2006). Acara yang diikuti seratusan praktisi hukum dari dalam dan luar negeri ini diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Presiden menegaskan ketulusan dan komitmen memperbaiki sejarah masa lalu dalam penegakan hukum, penghormatan terhadap HAM, proses demokrasi, reformasi birokrasi serta nilai-nilai kemanusiaan universal lainnya. Buktinya pemerintah telah meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional, seperti konvenan hak-hak sipil, politik, ekonomi dan protokolnya. Itu semua dilakukan bukan karena desakan atau tekanan dari kalangan internasional, tapi disadari sebagai kebutuhan Indonesia demi kehidupan rakyat RI yang lebih baik di masa mendatang. Pemerintah terus melakukan koreksi sejarah lalu membandingkannya dengan pengalaman negara lain. Tapi setelah itu RI sendiri yang harus menentukan kebutuhan, arah, tujuan, strategi, agenda dan aksinya."Pemerintah akan terus kaji dan ratifikasi berbagai instrumen hukum internasional lainnya yang kita pandang relevan dan penting bagi penegakan hukum kita," tegas SBY.Tidak AprioriTerkait dengan itu, Presiden mengingatkan kalangan di dalam negeri untuk tidak apriori atas langkah pemerintah. Seperti mencurigai bahwa kebijakan tersebut merupakan titipan atau demi memuluskan kepentingan dari negara asing, bahkan menilai pemerintah menggadaikan harga diri bangsa. "Jadi jangan katakan 'Ah.. kami (pemerintah) didikte luar negeri'. Tidak. Itulah roh dari reformasi dan demokrasi yang kita jalankan. Jangan terus kita curiga dan apriori seolah kebersamaan dengan mitra sejagad tidak perlu. Kita harus jernih," tuturnya.Presiden memahami bahwa pandangan sebagian kalangan di atas disebabkan slogan nasionalisme yang berbunyi right or wrong is my country. Hal itu tidak salah sepanjang dilakukan secara konstruktif dan proporsional."Mari katakan since right or wrong is my country, let us assure our country is right and no wrong," tambah SBY disambut tepuk tangan peserta seminar. (nrl/)