.webp)
Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) netral dalam Muktamar NU. Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) menegaskan Jokowi tidak pernah berniat campur tangan dalam Muktamar NU.
"Pemerintah tidak pernah berupaya campur tangan," kata Stafsus Mensesneg Faldo Maldini kepada wartawan, Jumat (12/11/2021).
Faldo mengatakan Muktamar NU merupakan ranah warga Nahdliyin. Pemerintah hanya mendoakan agar pemimpin NU yang terpilih nantinya dapat berkontribusi sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami hanya mendoakan pemimpin NU yang terpilih nanti dapat berkontribusi sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara. NU adalah berkah bagi semua, Islam yang rahmatan lil alamin," ungkap dia.
Lagipula, kata Faldo, setiap organisasi memiliki hak independensi yang harus dilindungi.
"Setiap organisasi punya aturan dan independensi yang harus dilindungi. Ini hak konstitusional. Pemerintah akan pastikan itu terlaksana," kata Faldo.
Lebih lanjut, menurut Faldo, kecurigaan terhadap pemerintah akan ikut campur dalam pemilihan pimpinan organisasi masyarakat sudah bukan barang baru. Namun, dia kembali menegaskan, pemerintah tak pernah berupaya mencampuri urusan internal organisasi masyarakat manapun.
"Isu begini sudah biasa. Pemilihan apa saja, pemerintah dicurigai akan intervensi. Ini bukan hal baru saya kira. Apalagi, itu pemilihan di organisasi sebesar NU. Kami maklumi segala pandangan," ujarnya.
Seperti diketahui, Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) akan digelar pada Desember 2021 mendatang. Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) netral dalam Muktamar NU.
"Harapan saya, Pak Jokowi, sebagai kepala negara, ya, dalam hal muktamar ini netral," kata Said Aqil dalam kunjungan silaturahmi PBNU dengan Transmedia, di Jakarta Selatan, Kamis (11/11/2021).
Said Aqil ingin Muktamar NU berjalan sesuai dengan gaya NU. Dia juga ingin agar ketua umum yang dipilih merupakan pilihan NU sendiri.
"Biarkan NU punya gaya sendiri, punya hasil pemilihannya sendiri," ujarnya.
Said Aqil sekali lagi menekankan enggan pemerintah ikut campur dalam Muktamar NU. Menurutnya, ikut campurnya pemerintah akan merusak Muktamar NU.
"Kalau kata orang kan pemerintahan, kementerian, misalkan ikut campur dalam mobilisasi massa, itu akan rusak nanti, mobilisasi suara, akan rusak nanti," ungkap Said Aqil.
Lihat Video: Forum Silaturrahim Klaim Said Aqil Didukung 64 Persen Pengurus PBNU
