Jumhur Tetap Tak Terima Divonis: Tanya Pemerintah Kenapa Saya Ditahan?

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Kamis, 11 Nov 2021 15:29 WIB
Jakarta -

Petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jumhur Hidayat divonis 10 bulan penjara karena dinyatakan bersalah menyiarkan berita tidak lengkap yang dapat menyebabkan keonaran terkait omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Jumhur mengaku tidak terima terhadap vonis hakim tersebut.

"Kalau saya pasti tidak puas ya karena saya mau bebas murni, karena saya tidak merasa bersalah, saya cuma menyatakan pendapat, itu saja. Tapi faktanya saya divonis 10 bulan. Saya sudah ditahan hampir 7 bulan. Ini kalau melihat itu, masih ada 3 bulan lagi untuk ditahan, tapi faktanya, Pak Hakim tidak memerintahkan untuk ditahan," kata Jumhur seusai sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (11/11/2021).

Jumhur menilai Pasal 15 UU No 1 Tahun 1946 bisa mengenai siapa saja yang menuliskan atau menyiarkan berita tidak lengkap. Dalam kasusnya di Twitter itu, Jumhur mengatakan tidak mungkin dirinya menulis layaknya sebuah artikel, sementara kata-kata dibatasi hanya 150 karakter.

"Jadi ada Pasal 15 itu semua orang bisa kena. Jadi seseorang menuliskan atau menyiarkan berita tidak lengkap atau berlebihan atau berpotensi menimbulkan keonaran. Jadi, potensinya belum ada, berita itu tidak lengkap dan berita itu mungkin berlebihan," katanya.

"Tidak mungkin Anda membuat sesuatu di Twitter seperti artikel, hanya 150 kata. Pasal itu logikanya bisa kena kepada siapa saja. Cuma kenapa pilihannya kepada saya, yang bikin statement, banyak orang bilang statement saya tidak keras, meresahkan, tapi pilihannya jatuh kepada saya ya, tanya pemerintah kenapa saya harus ditahan," sambungnya.

Jumhur mengatakan vonis 10 bulan terhadapnya itu mengancam demokrasi. Padahal dirinya berharap penuh kepada pengadilan yang menjadi benteng bagi tindakan antidemokrasi.

"Menurut saya iya, karena saya bilang karena ini bukti bahwa saya dinyatakan salah, karena masih ada banding, masih ada kasasi, boleh jadi saya dibebaskan di (tingkat) banding atau kasasi. Saya masih berharap pengadilan jadi benteng atau penjegal bagi tindakan eksekutif yang antidemokrasi," tuturnya.

Sebelumnya diketahui, Jumhur Hidayat divonis 10 bulan penjara. Jumhur dinyatakan bersalah menyebarkan berita tidak lengkap terkait omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

"Menyatakan Terdakwa M Jumhur Hidayat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyiarkan kabar yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat," kata ketua majelis hakim Hapsoro Widodo membacakan amar putusan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Jumhur terbukti bersalah melanggar Pasal 15 UU No 1 Tahun 1946. Hakim memvonis Jumhur dengan pidana 10 bulan.

"Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada M Jumhur Hidayat dengan pidana berupa penjara selama 10 bulan,"

Hakim menyatakan Jumhur tidak ditahan. "Menetapkan Terdakwa tidak ditahan," ungkapnya.

(whn/dhn)