ADVERTISEMENT

AHY: Tak Ada Hak Moeldoko Ganggu Rumah Tangga Partai Demokrat!

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Rabu, 10 Nov 2021 17:55 WIB
Jakarta -

Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menganalogikan PD seperti sebuah aset properti. Dia mengatakan Moeldoko tidak memiliki hak mengganggu rumah tangga PD karena tidak memiliki sertifikat resmi.

Pernyataan itu disampaikan AHY saat merespons permohonan judicial review atas AD/ART PD oleh kubu Moeldoko yang ditolak Mahkamah Agung (MA). AHY menyampaikan respons melalui rekaman video yang disiarkan di DPP PD, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2021).

"Padahal, jika kita analogikan Partai Demokrat ini sebagai aset properti, sertifikat yang sah dan diakui pemerintah hanya satu, yakni yang sekarang saya kantongi dan saya pegang mandatnya hingga 2025," kata AHY.

"Tidak pernah KSP Moeldoko mendapatkan sertifikat dari pemerintah atas kepemilikan properti itu. Jadi tidak ada hak apa pun bagi KSP Moeldoko atas Partai Demokrat. Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada haknya KSP Moeldoko mengganggu rumah tangga Partai Demokrat," lanjutnya.

AHY mengungkapkan PD sejak awal sudah mencium gelagat Moeldoko, yang kerap memamerkan kekuasaannya, dalam upaya merebut PD. Bahkan, kata AHY, para penggugat AD/ART PD yakin menang karena adanya faktor kekuasaan yang dimiliki Moeldoko.

"Sejak awal pula, kami telah mencium gelagat pihak KSP Moeldoko yang gemar 'memamerkan' kekuasaannya, dengan jabatannya sebagai Kepala Staf Presiden (KSP). Saya mendapat laporan bahwa, setelah beberapa kali di-briefing oleh KSP Moeldoko di kediamannya, para penggugat sangat yakin bahwa faktor kekuasaan akan berhasil memenangkan permainannya, dan gugatannya akan diterima oleh Mahkamah Agung (MA)," ujarnya.

AHY menyampaikan hasutan dan gelagat pamer yang dilakukan Moeldoko tidak hanya mencoreng nama baik Presiden Joko Widodo (Jokowi), atasannya langsung di pemerintahan. Moeldoko juga dinilai telah melabrak dan kehormatan etika keprajuritan.

"Hasutan dan pamer kekuasaan seperti ini tidak hanya mencoreng nama baik Bapak Presiden, selaku atasan langsung beliau, tetapi juga menabrak etika politik, moral, serta merendahkan supremasi hukum di Tanah Air. Lebih dari itu, juga melabrak kehormatan dan etika keprajuritan," imbuhnya.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT