.webp)
Langkah Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengusir perwakilan 20 perusahaan sawit dalam rapat di Pemprov Kalbar mendapat tanggapan beragam dari berbagai pihak. Merespons hal ini, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menilai sikap tersebut sangat wajar. Menurutnya, seorang kepala daerah memang harus berpihak pada kepentingan rakyat.
"Sikap yang diperlihatkan Gubernur Kalimantan Barat sangat wajar. Karena, sikap itu adalah bentuk kekecewaan beliau terhadap situasi bencana banjir di daerahnya, termasuk kepada para wakil dari perusahaan kelapa sawit," kata LaNyalla dalam keterangan tertulis, Rabu (10/11/2021).
LaNyalla menilai pihak perusahaan kelapa sawit seharusnya mengerti kondisi daerah tempat mereka berusaha.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Harus ada kepedulian, khususnya pada masyarakat. Pihak perusahaan sudah seharusnya sensitif dengan kondisi yang ada di daerah. Jangan hanya terkesan mencari untung, tetapi tidak mau membantu sekitar," katanya.
Senator asal Jawa Timur itu menambahkan, perusahaan harus menjalin sinergi dengan pemerintah daerah.
"Ada hal-hal di mana perusahaan dan pemerintah daerah bersinergi. Khususnya untuk membantu masyarakat. Kepedulian ini harus dibentuk," kata dia.
Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menumpahkan kekecewaannya kepada 20 perusahaan sawit yang beroperasi di wilayahnya. Adapun 20 perusahaan yang ia panggil, diharapkan membantu warga yang terdampak banjir.
Namun, ke-20 perusahaan itu tak ada yang memenuhi permintaan Sutarmidji dengan berbagai alasan. Sutarmidji pun geram dan mengusir mereka.
Menurut Sutarmidji, puluhan perusahaan itu tidak mempunyai nurani dan tanggung jawab. Padahal, kata dia, bencana hidrologi yang terjadi di Kalbar kemungkinan disebabkan deforestasi oleh aktivitas tambang dan perkebunan sawit.
(fhs/ega)
