Terapkan Standar Ganda, RI Perlu Bersikap Tegas Pada Aussie

Jakarta - Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) meminta pemerintah bersikap tegas terhadap Australia yang selama ini menerapkan standar ganda dalam kasus pemberian visa sementara bagi 42 warga Papua."Kita menolak standar ganda yang tidak menghormati prinsip-prinsip bertetangga dan kedaulatan NKRI," ujar Presidium ICMI Hatta Radjasa dalam jumpa pers di Hotel Sahid, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu (23/4/2006).Pemberian visa kepada 42 warga Papua merupakan hal yang bisa merusak hubungan Australia dengan Indonesia. "Kita minta pemerintah tegas, tegaskan saja bahwa kita keberatan," ujar pria berambut perak itu.ICMI menyambut baik langkah pemerintah dengan memanggil duta besar RI untuk Australia dari penugasannya di negeri kanguru itu.Disinggung soal pernyataan pihak Australia bahwa review akan dilakukan setelah 3 tahum, Hatta mengatakan, hal itu merupakan bagian diplomasi Australia. Hatta menegaskan, Papua adalah wilayah yang masuk dalam NKRI. Segala isu yang terkait Papua, ICMI menolak intervensi asing dan upaya untuk menjadikan kasus itu mengemuka di dunia internasional."Karena itu masalah domestik," ujar kader Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.ICMI juga meminta pemerintah menyediakan alokasi dana khusus untuk membangun daerah-daerah yang terletak di perbatasan negara lain, yang terletak di wilayah terluar Republik Indoenia untuk menjaga kedaulatan NKRI.Mengenai kebijakan luar negeri yang berkaitan dengan isu Timur Tengah, ICMI mendukung sikap tegas pemerintah yang menolak penyelesaian konflik internasional secara unilateral sebagaimana telah dilakukan terhadap Irak."Konflik internasional tersebut sudah seharusnya diselesaikan secara multilateral dengan senantiasa melibatkan PBB," ujar Hatta Radjasa.Selain itu, ICMI menolak prinsip standar ganda yang digunakan dalam menghadapi konflik Timur Tengah antara Palestina dan Israel, serta pengembangan energi nuklir di Iran untuk kepentingan damai.ICMI juga meminta pemerintah melakukan upaya diplomasi internasional untuk menolak pencitraan negatif terhadap dunia Islam, yang mengaitkan Islam dengan terorisme. (san/)