Evakuasi Warga Lereng Merapi Akan Gunakan Pendekatan Kultural
Minggu, 23 Apr 2006 13:18 WIB
Solo -
Kepercayaan dan legenda lokal yang diyakini warga yang tinggal di lereng Merapi menjadi kendala serius bagi pemerintah untuk melakukan evakuasi warga. Karena itu, selain pendekatan teknis dan ilmiah, pemerintah akan menempuh pendekatan kultural. Hal tersebut disampaikan oleh Wagub Jateng, Ali Mufiz, kepada wartawan di sela-sela menghadiri puncak peringatan HUT ke-33 PDIP di Alun-alun Utara, Solo, Minggu (23/4/2006). Ali mengakui dalam evakuasi terdapat kendala serius yaitu penolakan warga untuk dipindahkan dari tempat tinggalnya. Di Jawa Tengah ini ada 40 desa dengan 42 ribu penduduknya yang terancam bahaya Merapi. 32 desa di Magelang. Boyolali dan Klaten masing-masing empat desa. "Kami akan selalu memohon kepada warga di sana untuk bersedia dipindahkan sementara, karena ini demi keselamatan warga itu sendiri," kata dia. Dia menambahkan, warga perlu menyadari risiko bahaya di Merapi bukan hanya persoalan lahar. Tapi juga ada bahaya lain yang sangat berbahaya yaitu wedhus gembel (luncuran awan panas) yang dapat menyerang dengan cepat dan tidak terduga. Selama dua hari terakhir ini memang telah dilakukan evakuasi warga dengan prioritas di ketiga kabupaten itu. Yang diprioritaskan adalah warga lanjut usia, balita, perempuan hamil, serta warga yang sedang sakit. Namun, di beberapa tempat, proses evakuasi itu mengalami kendala penolakan. Ada yang yakin Merapi tidak akan meletus, ada yang yakin tempat tinggal aman sekalipun Merapi meletus, ada yang beralasan baru akan mengungsi setelah menerima tanda yang dikirim penunggu gaib Merapi, ada yang menolak evakuasi ke suatu tempat karena dalam perhitungan tradisional tempat itu justru membawa petaka. Menghadapi persoalan tersebut, Pemprov Jateng telah mengusulkan kepada Menko Kesra agar dalam sosialisasi evakuasi juga dilibatkan tim dari Departemen Agama dan sejumlah pihak lain yang dipandang dapat membantu dalam memahamkan warga sehingga bersedia dipindah untuk sementara. Menko Kesra sudah menyetujui dan dalam beberapa hari lagi tim sosialisasi akan mengajak kelembagaan agama setempat serta unsur-unsur lainnya untuk bergabung. "Sosialisasi secara kultural perlu dilakukan sebagai terobosan agar warga dapat memahami sesuai pemahaman dan keyakinan mereka," kata Ali.
(san/)
Anda menyukai artikel ini
Artikel disimpan
