Polemik menteri kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengurus pencapresan 2024 mencuat. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menilai menteri yang mengurusi pencapresan 2024 masih di jalur atau track yang pas.
"Sebenernya dalam aturan undang-undang, aturan KPU, maupun dari Presiden sendiri tidak ada larangan untuk para calon menteri melakukan sosialisasi pencapresan," kata Dasco kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/11/2021).
Dasco menilai menteri-menteri Jokowi yang 'tampil' untuk menjadi capres 2024 masih dalam tahapan wajar. Selain itu, menurut Dasco, menteri yang show off belum mengganggu tugas utamanya.
"Bagi khusus menteri-menteri saya pikir sampai dengan saat ini hal yang dilakukan masih dalam tahap wajar dan belum ganggu kinerja jalannya kerja dari pada menteri-menteri tersebut," ujarnya.
Seperti diketahui, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto juga merupakan Ketum Partai Gerindra. Menteri di kabinet yang merupakan ketum partai juga ada Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian dan Suharso Monoarfa sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas.
"Dan sampai sejauh ini, kita lihat yang dilakukan oleh menteri-menteri itu dalam tahap wajar dan masih on the track dalam melakukan tugas-tugasnya," imbuh Dasco.
Presiden Jokowi sebelumnya disebut membebaskan para menteri di Kabinet Indonesia Maju meningkatkan popularitas dan elektabilitas. Keputusan Jokowi membebaskan para menteri menaikkan popularitas dan elektabilitas dinilai bakal berdampak buruk terhadap kinerja pemerintah.
"Jelas hal itu akan berdampak pada kualitas kinerja pemerintahan. Karena itu, praktis 2,5 tahun terakhir jelang pemilu di periode kedua pemerintahan, akan cenderung tidak efektif," kata Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam kepada wartawan, Selasa (9/11).
Umam menyebut Presiden Jokowi nantinya akan bekerja sendiri mengurus pemerintahan. Sebab, para pembantu Jokowi sibuk mencapai target politik masing-masing.
"Bahkan Presiden akan menjadi 'the lonely leader', karena perangkat kabinetnya, yakni para menteri, sering kali berorientasi pada target-target politik individu mereka," ujar Umam.
(rfs/gbr)