Interupsi PKS Dinilai Cara Cari Panggung Oposisi yang Lemah

Interupsi PKS Dinilai Cara Cari Panggung Oposisi yang Lemah

Jihaan Khoirunnissa - detikNews
Selasa, 09 Nov 2021 18:03 WIB
Anggota DPR Fraksi PKS Fahmi Alaydroes menyindir Ketua DPR Puan Maharani saat rapat paripurna pengesahan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI, Senin (8/11/2021). Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto bereaksi dengan menghampiri Fahmi.
Foto: Rengga Sencaya
Jakarta -

Interupsi oleh anggota Fraksi PKS, Fahmy Alaydroes dalam sidang paripurna DPR RI yang menjadi polemik dinilai sebagai strategi komunikasi fraksi oposisi tersebut untuk mendapat perhatian publik. Karena apabila hanya mengandalkan kekuatan politik yang lemah di parlemen saat ini, suara PKS tidak akan terdengar oleh masyarakat luas.

"Kalau bahasa gampangnya ini strategi 'cari panggung'. Karena PKS sadar kekuatan politik mereka lemah di DPR RI, fraksi oposisi juga lemah. Kalau kita lihat, bukan kali ini saja PKS memanfaatkan interupsi di sidang paripurna untuk memasukkan agenda lain," kata Pengajar Komunikasi Politik Universitas Indonesia, Ari Junaedi dalam keterangan tertulis, Selasa (9/11/2021).

Diketahui dari 575 anggota DPR RI, jumlah anggota fraksi oposisi di DPR hanya 104 anggota (18 persen), yakni Fraksi PKS 50 orang dan Fraksi Demokrat 54 orang. Jumlah ini disebutnya jomplang dengan fraksi pendukung pemerintah yang berjumlah lebih dari 80 persen.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Ari, jika Fraksi PKS mengandalkan kekuatan politik oposisi untuk mengusung agenda mereka sendiri akan sulit. Terlebih jika agenda tersebut tidak disetujui atau melawan arus fraksi mayoritas pendukung pemerintah.

"Seandainya kekuatan politik PKS dan oposisi kuat, mereka bisa memasukkan agenda yang akan diusung (isu Permendikbud) ke rapat paripurna di rapat Badan Musyawarah. Tapi kan mereka tidak bisa karena terlalu lemah, sehingga tidak bisa mengusulkan agenda lain selain persetujuan calon Panglima TNI yang disetujui mayoritas fraksi," papar Ari.

ADVERTISEMENT

"Apalagi agenda rapat paripurna adalah pengesahan atas persetujuan calon panglima TNI yang sudah melalui uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I," lanjutnya.

Untuk itu fraksi PKS kemudian menggunakan jalan pintas, dengan menginterupsi Ketua DPR Puan Maharani saat rapat paripurna. Karena menurut Ari mereka tidak bisa mengandalkan kekuatan politik di parlemen.

"Karena mereka tahu di rapat paripurna itu kan banyak kamera, ekspos peliputan medianya tinggi, dan PKS sadar betul ini sebagai jalan pintas untuk mendapat perhatian publik," tuturnya.

Lebih jauh, Ari menjelaskan aksi cari panggung lewat interupsi Fahmy Alaydroes sah-sah saja sebagai strategi komunikasi oposisi yang lemah di parlemen. Kendati demikian, hendaknya interupsi tersebut mengedepankan etika politik.

"Gerutu-gerutu politik tersebut selain tidak elok secara politik, juga seperti kelihatan orang yang patah arang, karena kekuatan politik partainya terlalu lemah untuk mengusulkan agenda. Saya sebut gerutu karena apa yang disampaikan ad hominem, tidak sesuai konteks," tandasnya.

Simak video 'Sindiran Berujung Maaf Saat Interupsi Legislator PKS Diabaikan Puan':

[Gambas:Video 20detik]



(ega/ega)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads