7 Catatan Ketua Banggar DPR Soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 09 Nov 2021 13:22 WIB
Wakil Ketua Banggar DPR, Said Abdullah
Said Abdullah (Foto: Marlinda Oktavia/detikcom).
Jakarta -

Ketua Badan Anggaran DPR RI, HM Said Abdullah memberi catatan pertumbuhan ekonomi Indonesia setelah BPS merilis data tahunan yang menyatakan pertumbuhan kuartal III 2021 mencapai 3,51 persen, lebih rendah dari kuartal II. Said Abdullah menegaskan pertumbuhan ekonomi kuartal III 2021 tetap perlu disyukuri.

"Karena tidak masuk ke zona kontraksi, padahal pada Juli-Agustus 2021 kita mengalami puncak kasus Covid-19. Atas pencapaian pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2021, maka secara kumulatif pertumbuhan ekonomi kita hingga kuartal III 2021 mencapai 3,24 persen," kata Said Abdullah dalam keterangannya.

Said Abdullah mencatat, sepanjang tiga kuartal di tahun 2021, seluruh lapangan usaha juga menunjukkan kinerja yang membaik dan tumbuh positif. Pertumbuhan tertinggi di sepanjang tiga kuartal di tahun 2021 ada pada sektor jasa kesehatan, yaitu sebesar 9,81 persen. Tingginya pertumbuhan di sektor ini tak lepas dari dampak tingginya pandemi Covid-19 yang dialami dan program vaksinasi Covid-19 yang secara massif dijalankan.

Said Abdullah juga bersyukur industri pengolahan yang berkontribusi 19,8 persen PDB menunjukkan tren pertumbuhan yang baik. Pemulihan juga terjadi pada sektor transportasi, pergudangan, hotel dan restoran.

Said Abdullah mengapresiasi kebijakan pemerintah memberlakukan diskon pajak mobil yang disebutnya memberi dampak signifikan pada pertumbuhan perdagangan, reparasi mobil dan motor. Hingga kuartal III 2021 sektor perdagangan, reparasi mobil dan motor tumbuh 4,34 persen, padahal sepanjang tiga kuartal tahun lalu terkontraksi sebesar 3,75 persen. "Kita mendukung kebijakan pemerintah memperpanjang diskon pajak kendaraan bermotor hingga akhir tahun ini," kata dia.

Dari sisi pengeluaran, Said Abdullah mencatat penopang PDB ada tiga komponen besar, yaitu konsumsi rumah tangga (RT) sebesar 53,09 persen PDB, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 30,45 persen PDB, dan kontribusi ekspor terhadap PDB mencapai 22,71 persen (belum dikurangi impor). Dia juga memuji kinerja ekspor Indonesia yang menunjukkan pertumbuhan 29,1 persen serta impor tumbuh 30,11 persen.

Memperhatikan pencapaian ekonomi RI hingga kuartal III 2021 ini, Said Abdullah menyarankan pemerintah dan otoritas keuangan fokus terhadap beberapa hal dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi setidaknya pada kisaran 3-4 persen di sepanjang tahun 2021. Berikut ini 7 catatan Ketua Banggar DPR soal pertumbuhan ekonomi Indonesia:

1. Sektor riil akan bergerak membaik apabila ada permintaan (demand) dari konsumen. Konsumen terbesar dari PDB kita adalah rumah tangga (RK). Rumah tangga bawah tentu berat untuk kita harapkan belanja mereka meningkat, apalagi mereka sangat bergantung berbagai program perlindungan sosial dari pemerintah dan gotong royong sosial untuk tidak jatuh ekonominya. Harapan tingkat konsumsi meningkat tentu dari RK menengah atas.

Saya berharap Bank Indonesia mempertahankan Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang digulirkan sejak Maret 2021 tentang Loan to Value (LTV) dan Financing to Value (FTV) atau uang muka dan pembiayaan terhadap kredit properti dan kendaraan bermotor. Melalui kebijakan ini BI melonggarkan LTV dari 90 -100 persen dan uang muka kendaraan bermotor dari 0-10 persen sesuai kategorinya.

Sementara dari sisi perpajakan, saya berharap Menteri Keuangan juga mempertahankan subsidi Pajak Penjualan Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) 100% terhadap kendaraan bermotor hingga akhir tahun 2021 ini.

Kebijakan ini perlu juga ditopang oleh pemerintah daerah untuk diskon pajak BPHTP untuk properti, sehingga diskon pajak ini makin mengundang tingkat konsumsi terhadap propert makin naik.

2. Untuk menstimulasi tingkat konsumsi RK, pemerintah perlu mengembangkan kajian lebih lanjut terhadap beberapa barang dan jasa lainnya yang mendorong tingkat konsumsi RK golongan menengah atas selain properti dan kendaraan bermotor, tanpa beresiko mendalam terhadap short fall perpajakan. RK menengah atas sangat doyan traveling apalagi generasi milenial, terutama pada destinasi baru, terutama wisata alam yang tidak mengundang kerumunan. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan hulu-hilir untuk mendorong traveling ini.

3. Untuk membangkitkan ekonomi beberapa wilayah seperti Bali dan Nusra yang masih terkontraksi 0,09 persen pada kuartal III 2021 ini, perlu kiranya Pemda menjalankan dan mempertahankan diskon pajak untuk kendaraan bermotor, tempat hiburan dan restoran. Selain membantu pelaku usaha, keringanan pajak daerah ini kita harapkan menstimulasi kelas menengah atas melakukan banyak traveling.

4. Pada RK menengah bawah perlu distimulasi dengan subsidi PPN terhadap barang elektronik, terutama yang kandungan TKDN-nya lebih besar. Pemerintah perlu mempertimbangkan subsidi PPN terhadap pelajar dan mahasiswa untuk kebutuhan elektronik dalam rangka menopang Pelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang masih diperlakukan, meskipun beberapa pemda mulai melakukan pelajaran tatap muka.

5. Momentum pemulihan ekonomi ini harus dijaga agar rantai pasok barang dan jasa stabil, tekanan terhadap nilai tukar rupiah terjaga dengan baik, sehingga tingkat kurs stabil, serta inflasi terhadap barang dan jasa pada batas yang wajar sebagai konsekuensi atas hukum penawaran dan permintaan.

6. Tidak membuat kebijakan yang berubah ubah terhadap perjalanan orang ke pusat perbelanjaan, syarat perjalanan menggunakan kereta api, bis umum, kapal laut dan pesawat terbang. Memastikan ke pusat perbelanjaan hanya menunjukkan bukti vaksinasi hingga dosis kedua, dan perjalanan cukup dengan swab antigen sebagai mekanisme screening. Kemudahan ini akan mendorong mobilitas orang lebih mudah dan tidak terbebani biaya yang lebih mahal.

7. Bersamaan dengan hal itu, hingga akhir tahun 2021 pemerintah perlu menargetkan capaian vaksinasi covid19 dosis 1 mencapai 65 persen dan dosis 2 mencapai 45 persen dari total sasaran 208,26 juta. Hingga 8 November 2021 vaksinasi covid19 dosis 1 mencapai 125,46 juta (60,2 persen) dan dosis 2 mencapai 79,34 juta (38 persen). Bersamaan dengan percepatan vaksinasi ini, tetap melaksanakan operasi penegakan disiplin terhadap pelaksanaan protokol kesehatan, khususnya ditempat umum, sebab saya melihat mulai ada ketidakdisiplinan terhadap budaya prokes.

(gbr/tor)