Perlunya Governansi Nusantara dalam Membangun Tata Kelola Pemerintahan

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi menyampaikan Nusantara memiliki nilai-nilai universal atau kosmopolitanisme. Nilai tersebut menurutnya dapat menjadi inspirasi dalam tata kelola pemerintahan saat ini.

"Saya yakin seluruh Nusantara menyimpan banyak sekali nilai-nilai yang ditumbuhkan dari komunitas-komunitas, dari kerajaan-kerajaan dari suku bangsa yang mampu menjaga relasi yang sangat baik, yang harmonis antara pemerintah dengan yang diperintah, antara pemimpin dan yang dipimpin," ujar Anwar dalam keterangan tertulis, Selasa (9/11/2021).

Hal itu ia sampaikan saat menghadiri acara Bedah Buku 'Governansi Nusantara: Jejak Kosmopolitanisme dalam Sejarah Kepemerintahan di Indonesia' yang diselenggarakan Politeknik STIA LAN Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (8/11). Buku tersebut merupakan karya Anwar Sanusi dan Fadillah Putra.

Lebih lanjut Anwar menjelaskan terdapat delapan nilai yang dapat digunakan untuk pengembangan konsep pemerintah ke depan dalam konteks kosmopolitanisme. Nilai ini di antaranya, memberikan penghargaan diri kepada kemanusiaan; kesetaraan pengetahuan; konsekuensi tindakan; no inferiority (tidak boleh rendah diri); terlibat dalam pengambilan keputusan bersama; inklusivitas, menghindari serious harm (bahaya serius); dan sustainability (keberlanjutan).

Lebih lanjut Anwar menjelaskan delapan nilai tersebut nantinya akan diukur dengan kemampuan institusi politik (pemerintah) di setiap negara. Adapun kemampuan ini mencakup pemberian jaminan dasar pada seluruh warganya, yaitu keselamatan fisik warga masyarakat dari tindakan badani di luar ketentuan hukum, keselamatan keyakinan agama masing-masing, tanpa ada paksaan untuk berpindah agama, keselamatan keluarga dan keturunan, keselamatan harta benda dan milik pribadi di luar prosedur hukum, dan keselamatan profesi.

"Lima hal inilah output sekaligus indikator dari tegaknya prinsip kosmopolitanisme dalam sebuah governansi," katanya.

Anwar pun menilai konsep kosmopolitanisme saat ini semakin relevan, terutama karena interaksi manusia yang semakin kompleks dengan adanya arus globalisasi. Konsep kosmopolitanisme, kata Anwar, hadir tidak hanya dalam konteks untuk memberikan dasar-dasar etika, namun juga memberikan dasar bagi tata pengelolaan sektor publik.

"Cosmopolitan governance merupakan konsep pengelolaan tata pemerintahan yang berorientasi pada penemuan nilai-nilai yang bisa diterima secara universal. Gagasan governansi kosmopolitan harus tetap berlandaskan pada budaya dan kearifan lokal," jelasnya.

Di samping itu, Anwar menyebut cosmopolitan governance juga memperkuat landasan dan prospek pengembangan strategi pengelolaan pemerintahan ke depannya. Konsep tersebut mengajarkan seluruh manusia untuk berpegang pada nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal.

"Nilai dasar itu harus dapat ditemukan pada tataran etika, moral, politik dan filsafat yang menjadi dasar praktik-praktik kehidupan manusia di keseharian," tutupnya.