Ryamizard Siap Diperiksa Tim Koneksitas Korupsi Heli Mi-17
Sabtu, 22 Apr 2006 10:31 WIB
Jakarta - Mantan KSAD Jenderal Ryamizard Ryacudu siap diperiksa tim koneksitas terkait dugaan korupsi pengadaan heli Mi-17 di Departemen Pertahanan (Dephan)."Saya sebetulnya bersedia. Tetapi terus terang dulu saya dua kali ngomong di DPR. Saya sudah sering ngomong soal itu. Itu sudah melewati prosedur, soal ke mana uangnya itu saya nggak ngerti," kata kata Ryamizard di Hotel Century Park, Jakarta Selatan, Jumat (21/4/2006) malam.Dijelaskan dia, pengadaan Mi-17 merupakan kebijakan KSAD sebelumnya yaitu Jenderal Purn Endriartono Sutarto. Saat itu, menurut dia, Endriartono bermaksud membeli 4 unit Mi-17. "Sebagai KSAD baru saya hanya melaksanakan program itu," tandasnya.Ryamizard menambahkan untuk pengadaan Mi-17 dilakukan melalui tender yang diikuti 10 perusahaan rekanan TNI. Namun demikian, kata dia, setelah dilakukan seleksi, yang terpilih hanya 3 perusahaan yaitu PT Pobiagan Mandiri, PT Esepa Krida, PT Candra Eka Jaya. Lantas dilakukan penelitian terhadap 3 perusahaan tersebut seperti pendanaan, bonafiditas, dan hubungan ketiga perusahaan dengan produsen di Rusia."Saya minta itu dicek benar dan di era saya baru pertama kali dilakukan fit and proper test terhadap perusahaan rekanan itu," ujar Ryamizard.Ryamizard menyatakan TNI AD juga melakukan pengecekan langsung ke perusahaan Rosoboron, produsen pesawat Mi-17 di Rusia. Pengecekan dimaksudkan apakah pihak produsen kenal dengan rekanan TNI. "Ternyata produsen menyatakan kenal," cetusnya.Dalam penawarannya, lanjut dia, PT Pobiagan Mandiri menawarkan harga 1 unit Mi-17 sebesar US$ 4.797.000, PT Esepa Krida menawarkan harga US$ 5.282.444, dan Candra Eka Jaya menawarkan harga US$ 5.495.615."Jadi kita pilih yang termurah yaitu PT Pobiagan Mandiri. Itu kebijakan yang saya ambil karena melihat angkanya yang murah," kata Ryamizard.Lebih lanjut, Ryamizard menambahkan TNI AD lalu melaporkan ke Dephan sebagai institusi penentu akhir. Dephan pun menyetujuinya dan meminta KSAD menandatangani atas nama Menhan. Selanjutnya, Dephan membuat kontrak kerja dan administrasi. Rapat selanjutnya dilakukan secara interdep untuk menentukan semua itu berada di Dephan dan AD tidak mengetahui apa-apa."Kita menunggu saja pesawat itu tiba-tiba muncul macam-macam, ini itu duit nggak nyampai. Katanya kita nggak ngerti duit itu ke mana-mana," ujarnyaMenurut dia, pegadaaan pesawat juga telah dilaporkan ke Panglima TNI dan DPR.Kenapa TNI lebih memilih PT Pobiagan? "Karena sebagai pemenang tender. Kita nggak kenal historisan-historisan. Yang penting murah kalau saya cari yang mahal, ya itu bahaya. Pasti dibilang untuk bagi-bagi. Apa saya salah pilih yang paling murah," urai Ryamizard sambil tertawa.
(aan/)











































