DPRD Sumut Minta Pusat Bantu Bikin Jalur Alternatif Medan-Berastagi

Ahmad Arfah Fansuri Lubis - detikNews
Senin, 08 Nov 2021 10:34 WIB
Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting (dok. Istimewa)
Foto: Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting (dok. Istimewa)
Medan -

DPRD Sumut meminta pemerintah pusat membantu anggaran pembangunan jalur alternatif Medan menuju kawasan wisata Berastagi, Karo. Jalur alternatif dinilai perlu untuk mencegah kemacetan yang kerap terjadi di jalur utama saat ini.

"Kondisi terkini jalur Medan-Berastagi yang diketahui di sejumlah titik lokasi sangat berpotensi longsor, sehingga dibutuhkan jalur alternatif untuk meminimalisir kemacetan," kata Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting, kepada wartawan, Senin (8/11/2021).

Baskami mengatakan sudah ada tim yang dibentuk antara DPRD Sumut dan Pemprov Sumut untuk mempercepat pembangunan jalan alternatif. Tim ini akan mendatangi Menteri PUPR dan DPR RI untuk mendorong alokasi anggaran pembangunan jalan.

"Tim percepatan tersebut disepakati dalam rapat dengan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Bappeda, Dinas BMBK Sumut, Balai Besar Pemeliharaan Jalan Nasional II Sumut, Bupati Karo, Bupati Deli Serdang, Ikatan Cendikiawan Karo (ICK) di rumah dinas gubernur," ujar Baskami.

"Tim akan bertugas menemui Menteri PUPR dan DPR RI di Jakarta agar mengalokasikan anggaran pembangunannya di APBN tahun anggaran 2022," tambahnya.

Baskami mengatakan jalur alternatif itu bakal melewati Barusjahe, Karo, menuju Medan melalui Kecamatan Deli Tua, Deli Serdang. Baskami mengatakan jalan ini sudah ada, namun masih butuh pelebaran.

"Pembangunan jalan alternatif tersebut diperkirakan lebih mudah jika mendapat izin dari Menteri LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Karena tinggal beberapa kilometer saja jalan yang melintasi kawasan hutan. Sementara sisanya sudah jalan permanen, tinggal dilakukan pelebaran," jelasnya.

Baskami mengatakan pemerintah juga masih perlu melakukan pembebasan lahan untuk pelebaran jalan. Dia mengatakan pembebasan lahan bakal dilakukan Pemkab Karo dan Deli Serdang.

"Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga agar Sumut segera mengusulkan anggaran menyewa helikopter di APBD tahun anggaran 2022 untuk memantau sekaligus memberikan pertolongan secara cepat terhadap korban jika sewaktu-waktu terjadi bencana alam," jelasnya.

(haf/haf)