Peserta Tak Setor Uang Lagi Usai Dapat Arisan, Bisakah Kami Pidanakan?

Arisan menjadi ajang silaturahmi antar kelompok masyarakat. Selain itu juga bisa menjadi media penolong saat ada anggota arisan yang sedang kesusahan ekonomi dengan bunga pinjaman 0 persen. Tapi bagaimana bila ada anggota arisan yang ngemplang?

Hal itu menjadi pertanyaan pembaca detik's Advocate yang dikirim ke email: redaksi@detik.com dan di-cc ke andi.saputra@detik.com Berikut pertanyaan lengkapnya:

Hai detik's Advocate
Perkenalkan saya Fitri

Saya dipercaya untuk menjadi pengurus arisan di kelompok alumni SMA. Saya diberikan tanggung jawab menjadi pemegang arisan, dari mengumpulkan uang, mengocok arisan sampai mentrasfer ke anggota yang mendapat arisan.

Saat ini peserta arisan ada 30 orang dengan 1 kali setoran Rp 2 juta. Sekali kocok dua nama yang keluar.

Masalahnya ada anggota yang sudah mendapat kocokan pada putaran kedua, tapi setelah itu tidak mau menyetor arisan lagi. Saat ini sudah masuk putaran kedelapan. Sehingga membuat orang yang dapat arisan menjadi kurang jumlahnya.

Kami semua sudah menagihnya untuk tetap ikut menyetor arisan. Tetapi dia selalu mengelak dengan berbagai alasan hingga kami kesal.

Kami teman SMA-nya menjadi kesal. Apakah hal itu bisa dibawa ke pidana?

Jawaban:

Terima kasih atas pertanyaannya.

Sebelum menjawab pertanyaan saudara, saya akan menjelaskan pengertian mengenai arisan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan diartikan sebagai:

Kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.

Biasanya para peserta arisan telah sepakat mengadakan suatu arisan dengan nilai uang atau barang tertentu, dalam rentang waktu tertentu, kesepakatan yang telah dibuat ini pada dasarnya sudah merupakan suatu perjanjian.

Walaupun arisan seringkali dilakukan berdasarkan kata sepakat dari para pesertanya tanpa dibuatkan suatu surat perjanjian. Sebab, syarat sah suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memang tidak mensyaratkan bahwa perjanjian harus dalam bentuk tertulis.

Perjanjian arisan tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pesertanya.

Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa adanya 4 syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab (causa) yang halal.

Dari ketentuan Pasal 1320 KUHperdata tersebut memang tidak mensyaratkan bahwa perjanjian harus dalam bentuk tertulis, maka sebuah kesepakatan dalam arisan sudah merupakan suatu perjanjian. Perjanjian arisan akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pesertanya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

1.Perdata
Anda dapat mengajukan gugatan wanprestasi jika member tersebut tidak membayar iuran uang arisannya. Sebelum melakukan gugatan atas dasar wanprestasi, saudara harus melakukan somasi terhadap member yang tidak memenuhi kewajibannya itu.

Jika setelah somasi dilakukan, member tersebut tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka saudara dapat melakukan gugatan perdata. Upaya yang bisa dituntutkan kepada member tersebut adalah pengajuan gugatan wanprestasi atau ingkar janji ke Pengadilan.

Dasar hukumnya Pasal 1243 KUHPerdata:

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Selain itu, Anda juga dapat meminta Pengadilan meletakkan sita jaminan atas harta member tersebut.

2.Apakah Bisa Kami Pidana Anggota Arisan?

Konsep perjanjian pada dasarnya adalah hubungan keperdataan yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek (BA). Apabila orang yang berjanji tidak memenuhi janji yang telah ditentukan, maka berdasarkan Pasal 1365 BW orang tersebut dapat disebut telah melakukan wanprestasi atau cidera janji.

Namun, pada praktiknya, ada orang-orang yang dilaporkan ke Polisi karena tidak memenuhi janji yang telah ditentukan. Umumnya, pihak pelapor merasa bahwa orang tersebut telah menipu pelapor karena janji yang harus dilaksanakan ternyata tidak dipenuhi, padahal pelapor telah menyerahkan barang dan/atau uang kepada orang tersebut.

Kondisi ini menimbulkan permasalahan hukum kapan seseorang yang tidak memenuhi sebuah perjanjian dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi, sehingga penyelesaian perkaranya harus dilakukan secara perdata, dan kapan orang tersebut dapat dikatakan telah melakukan penipuan yang penyelesaian perkaranya dilakukan secara pidana.

Pendapat Mahkamah Agung atas permasalahan tersebut, Mahkamah Agung telah konsisten berpendapat :

Apabila seseorang tidak memenuhi kewajiban dalam sebuah perjanjian, di mana perjanjian tersebut dibuat secara sah dan tidak didasari itikad buruk, maka perbuatan tersebut bukanlah sebuah penipuan, namun masalah keperdataan, sehingga orang tersebut harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Terdakwa terbukti telah meminjam uang kepada saksi Wa Ode Ikra binti La Ode Mera (saksi korban) sebesar Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa tidak mengembalikan utang tersebut kepada saksi korban sesuai dengan waktu yang diperjanjikan, meskipun telah ditagih berulang kali oleh saksi korban. Oleh karenanya hal tersebut sebagai hubungan keperdataan bukan sebagai perbuatan pidana, sehingga penyelesaiannya merupakan domain hukum perdata, dan karenanya pula terhadap Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Dari putusan-putusan tersebut terlihat bahwa pada dasarnya, suatu perkara yang diawali dengan adanya hubungan keperdataan, seperti perjanjian, dan perbuatan yang menyebabkan perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan terjadi setelah perjanjian tersebut dibuat, maka perkara tersebut adalah perkara perdata dan bukan perkara pidana. Hal ini juga sejalan dengan yang disebutkan dalam Putusan No. 1601 K/Pid/1990 yang menyatakan bahwa apabila perbuatan yang mengakibatkan gagalnya perjanjian terjadi setelah perjanjian dilahirkan, maka akibat hukum yang timbul adalah wanprestasi yang merupakan ranah hukum perdata. Pandangan ini juga ditemukan dalam Putusan No. 43 K/Pid/2016 (Haryono Eddyarto), No. 1327 K/Pid/2016 (Apriandi), No. 342 K/Pid/2017 (Markus Baginda), dan No. 994 K/Pid/2017 (Aprida Yani).

Namun demikian tidak semua perbuatan tidak melaksanakan kewajiban perjanjian tidak dapat dipandang sebagai penipuan. Apabila perjanjian tersebut dibuat dengan didasari itikad buruk/tidak baik niat jahat untuk merugikan orang lain, maka perbuatan tersebut bukan merupakan wanprestasi, tetapi tindak pidana penipuan.

Pada kasus arisan,apabila ada member yang tidak dapat memenuhi kewajibannya, jalur pidana hanya bisa digunakan jika memang ada unsur-unsur penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi:

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Sebelum melayangkan somasi, saran kami sebaiknya terlebih dahulu membicarakan hal tunggakan tersebut secara kekeluargaan kepada member yang menunggak tersebut agar memiliki itikad baik akan memenuhi semua kewajiban pembayaran uang arisan yang belum terbayar.

Adapun untuk mempidakannya, dari cerita yang diutarakan Anda, belum tergambar niat jahat dan unsur-unsur penipuan dari peserta arisan tersebut sehingga laporan pidana ke kepolisian peluangnya kecil untuk diterima.

Demikian jawaban kami. Semoga bisa memberikan solusi.

Terima kasih

Tim Pengasuh detik's Advocate

Tentang detik's Advocate

detik's Advocate adalah rubrik di detikcom berupa tanya-jawab dan konsultasi hukum dari pembaca. Semua pertanyaan akan dijawab dan dikupas tuntas oleh para pakar di bidangnya.

Pembaca boleh bertanya semua hal tentang hukum, baik masalah pidana, perdata, keluarga, hubungan dengan kekasih, UU Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE), hukum merekam hubungan badan (UU Pornografi), hukum waris, perlindungan konsumen dan lain-lain.

Identitas penanya bisa ditulis terang atau disamarkan, disesuaikan dengan keinginan pembaca. Seluruh identitas penanya kami jamin akan dirahasiakan.

Pertanyaan dan masalah hukum/pertanyaan seputar hukum di atas, bisa dikirim ke kami ya di email: redaksi@detik.com dan di-cc ke-email: andi.saputra@detik.com

Semua jawaban di rubrik ini bersifat informatif belaka dan bukan bagian dari legal opinion yang bisa dijadikan alat bukti di pengadilan serta tidak bisa digugat.