detik's Advocate

Peserta Tak Setor Uang Lagi Usai Dapat Arisan, Bisakah Kami Pidanakan?

Andi Saputra - detikNews
Senin, 08 Nov 2021 09:37 WIB
a group of asian chinese female friends having social gathering in apartment eating pizza in dining room at night
Foto: Ilustrasi arisan (iStock)

Bagaimana cara menagihnya?

1.Perdata
Anda dapat mengajukan gugatan wanprestasi jika member tersebut tidak membayar iuran uang arisannya. Sebelum melakukan gugatan atas dasar wanprestasi, saudara harus melakukan somasi terhadap member yang tidak memenuhi kewajibannya itu.

Jika setelah somasi dilakukan, member tersebut tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka saudara dapat melakukan gugatan perdata. Upaya yang bisa dituntutkan kepada member tersebut adalah pengajuan gugatan wanprestasi atau ingkar janji ke Pengadilan.

Dasar hukumnya Pasal 1243 KUHPerdata:

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Selain itu, Anda juga dapat meminta Pengadilan meletakkan sita jaminan atas harta member tersebut.

2.Apakah Bisa Kami Pidana Anggota Arisan?

Konsep perjanjian pada dasarnya adalah hubungan keperdataan yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek (BA). Apabila orang yang berjanji tidak memenuhi janji yang telah ditentukan, maka berdasarkan Pasal 1365 BW orang tersebut dapat disebut telah melakukan wanprestasi atau cidera janji.

Namun, pada praktiknya, ada orang-orang yang dilaporkan ke Polisi karena tidak memenuhi janji yang telah ditentukan. Umumnya, pihak pelapor merasa bahwa orang tersebut telah menipu pelapor karena janji yang harus dilaksanakan ternyata tidak dipenuhi, padahal pelapor telah menyerahkan barang dan/atau uang kepada orang tersebut.

Kondisi ini menimbulkan permasalahan hukum kapan seseorang yang tidak memenuhi sebuah perjanjian dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi, sehingga penyelesaian perkaranya harus dilakukan secara perdata, dan kapan orang tersebut dapat dikatakan telah melakukan penipuan yang penyelesaian perkaranya dilakukan secara pidana.

Pendapat Mahkamah Agung atas permasalahan tersebut, Mahkamah Agung telah konsisten berpendapat :

Apabila seseorang tidak memenuhi kewajiban dalam sebuah perjanjian, di mana perjanjian tersebut dibuat secara sah dan tidak didasari itikad buruk, maka perbuatan tersebut bukanlah sebuah penipuan, namun masalah keperdataan, sehingga orang tersebut harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.