detik's Advocate

Peserta Tak Setor Uang Lagi Usai Dapat Arisan, Bisakah Kami Pidanakan?

Andi Saputra - detikNews
Senin, 08 Nov 2021 09:37 WIB
a group of asian chinese female friends having social gathering in apartment eating pizza in dining room at night
Foto: Ilustrasi arisan (iStock)
Jakarta -

Arisan menjadi ajang silaturahmi antar kelompok masyarakat. Selain itu juga bisa menjadi media penolong saat ada anggota arisan yang sedang kesusahan ekonomi dengan bunga pinjaman 0 persen. Tapi bagaimana bila ada anggota arisan yang ngemplang?

Hal itu menjadi pertanyaan pembaca detik's Advocate yang dikirim ke email: redaksi@detik.com dan di-cc ke andi.saputra@detik.com Berikut pertanyaan lengkapnya:

Hai detik's Advocate
Perkenalkan saya Fitri

Saya dipercaya untuk menjadi pengurus arisan di kelompok alumni SMA. Saya diberikan tanggung jawab menjadi pemegang arisan, dari mengumpulkan uang, mengocok arisan sampai mentrasfer ke anggota yang mendapat arisan.

Saat ini peserta arisan ada 30 orang dengan 1 kali setoran Rp 2 juta. Sekali kocok dua nama yang keluar.

Masalahnya ada anggota yang sudah mendapat kocokan pada putaran kedua, tapi setelah itu tidak mau menyetor arisan lagi. Saat ini sudah masuk putaran kedelapan. Sehingga membuat orang yang dapat arisan menjadi kurang jumlahnya.

Kami semua sudah menagihnya untuk tetap ikut menyetor arisan. Tetapi dia selalu mengelak dengan berbagai alasan hingga kami kesal.

Kami teman SMA-nya menjadi kesal. Apakah hal itu bisa dibawa ke pidana?

Jawaban:

Terima kasih atas pertanyaannya.

Sebelum menjawab pertanyaan saudara, saya akan menjelaskan pengertian mengenai arisan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan diartikan sebagai:

Kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.

Biasanya para peserta arisan telah sepakat mengadakan suatu arisan dengan nilai uang atau barang tertentu, dalam rentang waktu tertentu, kesepakatan yang telah dibuat ini pada dasarnya sudah merupakan suatu perjanjian.

Walaupun arisan seringkali dilakukan berdasarkan kata sepakat dari para pesertanya tanpa dibuatkan suatu surat perjanjian. Sebab, syarat sah suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memang tidak mensyaratkan bahwa perjanjian harus dalam bentuk tertulis.

Perjanjian arisan tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pesertanya.

Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa adanya 4 syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab (causa) yang halal.

Dari ketentuan Pasal 1320 KUHperdata tersebut memang tidak mensyaratkan bahwa perjanjian harus dalam bentuk tertulis, maka sebuah kesepakatan dalam arisan sudah merupakan suatu perjanjian. Perjanjian arisan akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pesertanya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.