Uji Emisi Timbulkan Antre Panjang, DPRD Minta Pemprov DKI Cari Solusi

Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh menyoroti uji emisi kendaraan yang menimbulkan antrean panjang bahkan kemacetan di jalan raya. Mengatasi antrean itu, Nova meminta Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI mengatur jenis kendaraan hingga lokasi uji emisi.

"Ini kan bukan sekarang aja, ini sudah berlangsung beberapa tahun yang lalu, memang kita lihat bagaimana kita mengaturnya, tata kelola untuk bagaimana masyarakat yang akan mengikuti uji emisi itu, misalnya dari Dinas LH sebagai penyelenggara pun diminta untuk jangan sampai nanti menimbulkan kemacetan, itu satu, tapi kedua juga (uji emisi) di bengkel-bengkel juga ada uji emisi, tinggal bagaimana menumbuhkan kesadaran aja," kata Nova kepada wartawan, Sabtu (6/11/2021).

Selain itu, Nova juga setuju dengan batalnya tilang bagi kendaraan yang belum melakukan uji emisi. Dia khawatir aturan tilang itu akan menimbulkan kegaduhan.

"Kalau saya rasa masalah tilang harus dipending dulu lah ya, karena kan sekarang ini kan uji emisi memang sudah ada di beberapa bengkel," katanya.

"Ini sifatnya kita harus imbauan dulu lah, nggak bisa istilahnya dengan aturan yang ketat, kalau misalnya mungkin nggak ini, tilang, kita kan jangan nanti ada kegaduhan," lanjutnya.

Atur Prioritas Kendaraan Uji Emisi

Selain itu, Nova berharap adanya pembagian skala prioritas dalam uji emisi ini. Dia mencontohkan bahwa uji emisi bisa didahulukan pada kendaraan angkutan penumpang hingga angkutan barang.

"Penting banget artinya bagaimana uji emisi ini harusnya, mungkin yang skala prioritas dulu nih yang paling penting. Mungkin beberapa kendaraan yang fungsional, kayak semacam angkutanlah yang paling utama, mungkin kayak bus, yang lain-lain, mungkin truk. Nah itu perlu," katanya.

Nova menilai antrean panjang uji emisi kendaraan terjadi karena uji emisi dilakukan serentak. Sehingga pembagian uji emisi ini, menurutnya harus diatur.

"Kalau sekarang kita mau bikin gerakan serentak untuk uji emisi di mana-mana untuk seluruh kendaraan yang ada di DKI itu sih bakal menimbulkan kemacetan saya setuju," tutur Nova.

Lebih lanjut, Sekretaris Fraksi NasDem DPRD DKI itu berharap Dinas LH DKI menyediakan gedung dengan parkiran luas. Dia menyebut Suku Dinas LH di tiap kota administrasi juga bisa dimanfaatkan untuk uji emisi berdasarkan domisili pengendara.

"Artinya kalau lebih bagus lagi, LH ini kan punya Sudin di 5 wilayah. Kalau misalnya memungkinkan misalnya disediakan tempat, di gedung-gedungnya. Kolaborasi juga dengan pemilik gedung untuk menggunakan parkirannya, kita bagi. Jadi nggak terpusat, itu lebih terkelola lebih bagus," sebutnya.

Foto: Nova Harivan Paloh (dok. Istimewa/Foto diberikan oleh narasumber Nova Paloh)

Mengenai uji emisi ini, Nova setuju karena akan mengurangi polusi udara. Akan tetapi, dia meminta agar ada pengaturan di lapangan sehingga tidak menimbulkan masalah baru seperti antrean panjang hingga kemacetan lalu lintas.

"Saya setuju aja dengan uji emisi, tapi harus terkelola dengan baik, tetapi harus terkelola dengan baik. Masalah prioritas kendaraan juga, artinya dipilah lagi mana nih hari tertentu misalnya kendaraan angkutan umum, serentak kita lakukan uji emisi, tapi lokasinya juga berbeda," katanya.

Simak pendapat Gerindra dan PDIP mengenai uji emisi pada halaman berikut.

Lihat Video: Kata Warga soal Tilang Uji Emisi di DKI Batal

[Gambas:Video 20detik]

Gerindra Apresiasi Antusiasme Warga Ikuti Uji Emisi

Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarka juga mendorong agar Dinas LH DKI mengatur skema uji emisi ini. Dia menyebut terjadinya antrean panjang saat uji emisi harus dievaluasi.

"Ya sebaiknya memang perlu dipertimbangkan skema uji emisi ini, niat baik kan terkadang memang di lapangannya perlu evaluasi," kata ketua fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Rani Maulinani kepada wartawan saat dihubungi terpisah.

Rani mendorong agar Pemprov DKI menyediakan beberapa tempat alternatif untuk uji emisi. Dia mengusulkan agar uji emisi dilakukan berdasarkan domisili pemilik kendaraan.

"Untuk tempat memang mungkin perlu beberapa alternative tempat agar masyarakat bisa mengunjunginya sesuai dengan terdekat domisili mungkin bisa juga meminimalisir antrean," katanya.

Foto: Rani Mauliani (Dok. Istimewa/foto diberikan oleh narasumber)

Selain itu, Rani juga mengapresiasi warga yang melakukan uji emisi untuk kendaraannya. Dia berharap Pemprov DKI dalam membenahi pelayanan uji emisi ini.

"Kita patut apresiasi warga antusias uji emisi sebagai bentuk kepedulian dan kepatuhan akan aturan yang dibuat oleh pemprov, untuk itu patut diperhatikan dinamika dalam pelaksanaannya. Intinya setiap program atau aturan jangan anti evaluasi dan sosialisasi biar tidak terkesan dibuat hanya untuk sebuah citra inovatif semata tanpa ada niat baik berkala ke depannya," sebut dia.

Baca juga: Wagub DKI Minta Masyarakat Partisipasi Uji Emisi hingga 13 November

PDIP Minta Pemprov Konsisten dengan Uji Emisi

Fraksi PDIP DKI Jakarta meminta agar uji emisi ini berkelanjutan. Dia meminta agar uji emisi tak hanya euforia sesaat.

"Kerana soal uji emisi itu bukan kali ini aja, sebenarnya beberapa tahun yang lalu udah pernah dilaksanakan sekitar tahun 2013 atau tahun berapa, tapi konsistensinya kan nggak ada. Justru yang kita dorong kepada Pemprov, kalau Pemprov mau menerapkan ini konsekuensi harus berkesinambungan, nggak bisa hanya sekarang kita euforia, kita mau uji emisi, kemudian besok berhenti, nggak bisa seperti itu," kata Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta, Gembong Warsono saat dihubungi terpisah.

Menurut Gembong, antrean uji emisi itu terjadi karena euforia sesaat. Dia menilai tidak akan terjadi antrean apabila setiap individu melakukan uji emisi secara berkala.

"Itu terjadi karena orang euforia sesaat, coba kalau uji itu kontinu, orang nggak akan terjadi antrean yang begitu padat, karena orang sudah melakukan perawatan secara berkala. Diperiksa kapan pun siap, kenapa siap? Karena dia melakukan uji berkala," sebutnya.

"Ini nggak, ini ujug-ujug gabruk sekarang kemudian seolah-olah menakuti warga masyarakat, yo nggak boleh begitu juga. Nggak bisa begitu juga cara penerapan kebijakan itu. Karena kalau soal uji emisi bukan kebijakan yang ujug-ujug, harus bersifat berkesinambungan," lanjutnya.

Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono. Foto: Dok. istimewa

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya