.webp)
Tepisan terhadap kritik HNW
HNW yang duduk sebagai Wakil Ketua MPR menyoroti Permen PPKS itu, yakni Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021. HNW menyebut Permen PPKS ditolak oleh 13 organisasi dalam Majelis Ormas Islam (MOI).
"Permen seperti itu jadi seperti melegalkan praktik seks bebas, zina dan LGBT di kampus dengan dalih tidak adanya kekerasan dan hadirnya persetujuan dua pihak. Hal ini harusnya diwaspadai oleh Kemendibudristek, karena semakin tingginya praktek seks bebas/di luar pernikahan di antara remaja usia awal kuliah (18-20 tahun). Sebagaimana temuan dari penelitian Reckitt Benckiser Indonesia (19/7/2019): 33% remaja usia 18-20 tahun di 5 kota besar di Indonesia sudah melakukan hubungan seks di luar pernikahan. Hal yang juga menjadi kekhawatiran 13 Ormas Islam yang terhimpun dalam Majelis Ormas Islam (MOI)," kata HNW dalam keterangannya, Sabtu (6/11).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
 Hidayat Nur Wahid Foto: Dok. MPR |
Dia mendesak Presiden Jokowi untuk menegur Menteri Nadiem. Dia menilai Permen PPKS tidak sesuai dengan Pancasila, UUD NRI 1954 dan norma agama serta adat ketimuran. Menurut HNW, Permendikbud itu harus dicabut.
"Saya dukung 13 Ormas Islam dan Fraksi PKS yang secara terbuka, argumentatif dan konstitusional menolak Permendikbud 30/2021. Karena kekeliruan ini menambah daftar panjang aturan kontroversial yang dikeluarkan oleh Mendikbud. Selain peraturan tersebut yang harus segera ditarik dan direvisi, saya juga mendesak Presiden Jokowi untuk menegur Mas Menteri Nadiem agar kejadian serupa tak terus berulang," kata HNW.
Kembali lagi, Dirjen Dikti, Profesor Nizam menepis politikus PKS. Dia menyatakan tak ada maksud melegalkan seks bebas atau zina dalam Permen PPKS ini.
"Sama sekali tidak ada niatan seperti itu," kata Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbudristek, Nizam, kepada detikcom, Sabtu (6/11).
"Permen ini khusus mengatur tentang kekerasan seksual sehingga fokusnya pada tindak kekerasan/kejahatan seksual," kata Nizam.
(dnu/dnu)
