Kejagung Tangkap Buron Kasus Korupsi Rp 773 Juta Dana Banjir Sumbar

Tim Detikcom - detikNews
Sabtu, 06 Nov 2021 15:32 WIB
Poster
Ilustrasi (Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta -

Tim gabungan Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap buron S alias B terkait kasus korupsi dana penanganan bencana banjir bandang dan longsor di Kecamatan Lubuk Sikaping, Sumatera Barat. S diamankan di daerah Aceh.

"Tim Tabur Kejaksaan Agung bersama Tim Tabur Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Tim Tabur Kejaksaan Tinggi Aceh, dan Tim Tabur Kejaksaan Negeri Aceh Selatan berhasil mengamankan buron tindak pidana korupsi dana penanganan bencana alam banjir bandang dan longsor di Kecamatan Lubuk Sikaping, Kecamatan Panti, Kecamatan Padang Gulur, Kecamatan Rao Selatan, Kecamatan Rao, Mapat Tunggul, dan Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, yang merupakan buron Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat," kata Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Sabtu (6/11/2021).

Tim gabungan Kejagung menangkap S pada Jumat (5/11) di Jalan Ben Mahmud, Tapak Tuan, Aceh. Ketika dipanggil sebagai tersangka oleh jaksa penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat, S tidak datang sehingga yang bersangkutan dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) hingga akhirnya diamankan.

Setelah diamankan, S dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri Aceh Selatan dan akan diberangkatkan dari Banda Aceh ke Sumatera Barat menggunakan pesawat pada Sabtu (6/11/2021).

Kasus ini bermula pada 2016. Pemerintah menetapkan status masa tanggap darurat akibat bencana alam di beberapa wilayah sekitar Sumatera Barat.

Hal tersebut berdasarkan Surat Penyataan Keadaan Darurat Nomor: 360/35/BUP-PAS/2016 tanggal 8 Februari 2016 yang menyatakan telah terjadi banjir bandang dan longsor di Kecamatan Lubuk Sikaping, Kecamatan Panti, Kecamatan Padang Gulur, Kecamatan Rao Selatan, Kecamatan Rao, Mapat Tunggul dan Kecamatan Mapat Tunggul Selatan pada pukul 11.30 WIB pada 7 Februari 2016 dengan masa tanggap darurat terhitung 8-21 Februari 2016.

Sementara itu, tersangka S alias B menggunakan dana untuk penanganan bencana alam banjir bandang yang bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) dengan nilai kontrak untuk pekerjaan pembuangan longsoran dan pembentukan badan ruas pangian, tombang, rumah batu partomuan dan sopan Kecamatan Mapat Tunggul Selatan termasuk PPN sebesar Rp 1.873.000.000 (Rp 1,8 miliar).

Akibat perbuatan tersangka S alias B, berdasarkan laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Barat, negara dirugikan Rp 773.150.162,30 (Rp 773 juta).

Tonton juga liputan Viral tentang kursi ajaib yang bisa mengembalikan keperawanan berikut ini:

[Gambas:Video 20detik]





(yld/haf)