.webp)
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bertemu Indonesian Diaspora Network (IDN), di Manama, Bahrain, Jumat (5/11). Di kesempatan tersebut, Bamsoet mengingatkan soal perekrutan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal, yang merupakan bagian tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Sesuai Undang-Undang TPPO Bahrain, Bamsoet menjelaskan pelaku tindakan ini dapat dijerat ancaman hukuman penjara 3-15 tahun dan denda sebesar BHD 2.000-10.000. Selain itu, pelaku harus menanggung biaya pemulangan korban ke negara asal. Bahkan, Undang-Undang Hukum Pidana Bahrain juga menegaskan pelaku pekerja asusila dapat dijerat hukuman 2-7 tahun penjara.
"Siapapun yang mencurigai atau mengetahui praktek kerja kotor tersebut, harus segera melaporkannya kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Bahrain di Manama sebagai wujud kecintaan dan kepedulian terhadap sesama WNI. Mengingat atas hasil kerjasama KBRI Bahrain dengan instansi penegak hukum di Bahrain, telah beberapa kali mengamankan WNI atau PMI yang bekerja sama dengan warga negara Bangladesh merekrut PMI sebagai tenaga kerja asusila. Rata-rata pelaku telah dijatuhi hukuman penjara selama 3-11 tahun, tanpa mendapatkan remisi/grasi serta deportasi untuk selamanya," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (5/11/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sesuai laporan KBRI Bahrain, Bamsoet menjelaskan pelaku dan korban TPPO yang kerap melibatkan WNI/PMI sebagai korban penyekapan adalah WN Bangladesh yang menetap di Bahrain. Dalam hal ini, TPPO juga sering bekerja sama dengan WNI/PMI.
Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan para pelaku sering melakukan modus berupa rayuan, godaan, dan iming-iming pekerjaan dengan gaji besar. Adapun modus ini ditawarkan oleh oknum WNI/PMI dan WN Bangladesh melalui berbagai media sosial, khususnya Facebook dan WhatsApp.
Oleh karena itu, Bamsoet meminta gara WNI/PMI terus waspada terhadap modus tersebut. Ia juga meminta WNI/PMI untuk tidak mem-posting data pribadi di media sosial.
"Selain telah mengingatkan untuk berhati-hati dalam mempublikasikan data diri/foto pribadi di berbagai media sosial, KBRI Bahrain juga telah memperingatkan dengan keras kepada WNI/PMI yang bekerja sama dengan WNA membantu merekrut PMI untuk dipekerjakan paksa sebagai tenaga kerja asusila, agar segera menghentikan perilaku yang tidak terpuji dan merendahkan martabat bangsa Indonesia tersebut," jelasnya.
Di pertemuan tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini juga membahas soal vaksinasi bagi WNI/PMI di Bahrain. Ia mengatakan saat ini KBRI Bahrain telah bekerja sama dengan Pemerintah Kerajaan Bahrain untuk melakukan vaksinasi secara gratis kepada WNI di sana.
Dari catatan KBRI Bahrain, lebih dari 70% dari total 1,6 juta jiwa populasi Bahrain telah mendapatkan vaksinasi secara lengkap atau 2 kali suntik. Bahkan, kelompok lanjut usia juga didorong untuk segera mendapatkan suntikan ketiga (booster).
Di samping itu, Bahrain juga telah memberikan vaksinasi COVID-19 kepada anak-anak atau remaja usia 12-18 tahun. Adapun vaksin yang telah mendapatkan izin penggunaan di Bahrain adalah Pfizer, Astrazeneca, Sinopharm, Sputnik V, dan Johnson and Johnson.
"Tercatat sekitar 200 PMI telah mendapatkan vaksinasi pada September 2021. Seiring sudah semakin banyaknya penduduk Bahrain yang mendapatkan vaksinasi, kita berharap pemerintah Kerajaan Bahrain bisa memperluas jangkauan vaksinasi untuk para pekerja migran, khususnya dari Indonesia. Mengingat hubungan baik kedua negara selama ini telah berjalan baik. Di Indonesia, kita juga melakukan vaksinasi terhadap para WNA, termasuk untuk WN Bahrain," pungkasnya.
Sebagai informasi, dalam acara tersebut turut hadir antara lain, Kuasa Usaha Republik Indonesia di Manama, Bahrain, Firdauzie Dwiandika, dan Anggota DPR/MPR RI Robert Kardinal.
(fhs/ega)
