.webp)
Ikut serta dalam workshop antikorupsi yang digelar Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Pemprov Sumsel berkomitmen agar kasus korupsi tidak memiliki ruang di Sumsel.
"Kita komitmen untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal seperti ini. Kita tetap berjuang agar kasus korupsi tidak memiliki ruang di Sumsel," tegas Wagub Sumsel Mawardi Yahya, Kamis (4/11/2021).
Dalam workshop yang digelar secara virtual itu, Mawardi menyebut memberantas sikap yang tidak baik ini harus dilakukan secara kesinambungan dan bekerja sama dengan semua pihak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita harus sama-sama berkomitmen untuk memberantas korupsi. Ini perlu kerja sama semua pihak. Termasuk pada individu untuk menghilangkan budaya korupsi hingga ke aspek yang kecil sekalipun," katanya.
Workshop ini diketahui merupakan kegiatan lanjutan yang telah digelar pihak BPK RI beberapa waktu lalu dengan tema 'Deteksi dan Pencegahan Korupsi'.
Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna mengatakan, dalam workshop kali ini, pihaknya mengambil tema 'Improving Public Integrity Through Cultural Approach'.
"Kegiatan ini bagian upaya memperkuat sinergi berbagai pihak dalam meningkatkan intensitas dan membangun budaya anti korupsi," kaya Agung secara virtual.
Menurutnya, dalam kegiatan ini, berbagai pihak turut dilibatkan, baik dari perguruan tinggi maupun pemerintah daerah, seperti bupati dan gubernur di Indonesia.
"Kita ucapkan terima kasih kepada peserta yang ikut terlibat dalam workshop antikorupsi ini. Berharap bisa memberikan ilmu dan pengalaman dalam membangun budaya antikorupsi dengan mendorong transparansi dan akuntabilitas sebagai budaya kerja," terangnya.
Kegiatan ini, kata Agung, juga membahas bagaimana budaya yang ada, baik budaya dalam ruang lingkup keluarga, pendidikan, institusi, maupun pemerintah, dalam berperan dalam mengurangi terjadinya korupsi.
(ega/ega)
