Mahasiswa Gugat UU Polri ke MK soal Polisi Periksa HP Warga Saat Patroli

Andi Saputra - detikNews
Jumat, 05 Nov 2021 10:53 WIB
Ilustrasi Polisi Lalu-lintas (Polantas)
Ilustrasi (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Dua mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta, Leonardo Siahaan dan Fransiscus Arian Sinaga, mengajukan judicial review UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka mempermasalahkan kewenangan kewenangan Polri memeriksa ponsel warga saat patroli hingga memvideokan untuk kepentingan konten media massa.

Leonardo Siahaan dan Fransiscus Arian Sinaga menyerahkan kuasa kepada Eliada Hulu. Pasal yang dimaksud adalah Pasal 16 ayat (1) huruf d UU Nomor 2/2002 tentang Polri yang menyatakan:

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.

"Pasal di atas menjadi landasan kepolisan dalam menghentikan warga negara yang dicurigai untuk kemudian diperiksa identitasnya. Tindakan-tindakan penghentian dilakukan di jalan, di lingkungan perumahan warga maupun di tempat lainnya. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana tugas pokok kepolisian yang diatur dalam Pasal 13 UU a quo," kata Eliadi kepada wartawan, Jumat (5/11/2021).

Namun, dalam kenyataannya, petugas kepolisian pada saat melakukan patroli kerap kali melakukan pemeriksaan identitas diri yang dibarengi dengan perekaman atau pengambilan video yang bertujuan untuk ditayangkan di televisi dan/atau YouTube dan/atau di media lainnya sehingga dapat disaksikan oleh khalayak umum.

Eliadi juga menyatakan, dalam tayangan program televisi maupun YouTube, acap kali para petugas kepolisian melakukan pemeriksaan tanpa mempedulikan hak asasi manusia (HAM) yang dijamin oleh UUD 1945, khususnya Pasal 28G ayat (1), Pasal 28G ayat (2), dan Pasal 28I ayat (1).

"Yang pada pokoknya ketiga pasal tersebut memberikan jaminan terhadap kehormatan, harkat, dan martabat serta setiap warga negara berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum," ujar Eliadi.

Eliadi memberikan contoh tindakan petugas kepolisian yang merendahkan harkat dan martabat manusia yaitu ketika seorang polisi menutup mulut orang yang diperiksa menggunakan tangannya dan kemudian video tersebut dijadikan meme dan stiker WhatsApp.

"Lalu dalam video yang berbeda dengan polisi yang sama kembali melakukan tindakan yang melanggar konstitusi, yaitu memaksa memeriksa HP seseorang yang sedang diperiksa identitasnya, yang kemudian tindakan tersebut menjadi viral," tutur Eliadi.

"Bukan hanya itu, judul-judul dalam dalam video hasil rekaman tersebut pun secara terang-terangan merendahkan nilai kemanusiaan, kehormatan, serta harkat dan martabat manusia," sambung Eliadi.

Oleh sebab itu, Eliadi memohon MK memberikan tafsir konstitusional atas wewenang kepolisian saat patroli. Leonardo Siahaan dan Fransiscus Arian Sinaga meminta MK memberikan tafsir yang jelas atas Pasal 16 ayat (1) huruf d UU Polri. Perkara ini sudah didaftarkan ke MK secara online pada 3 November 2021.

"Petitum (tuntutan) dari Para Pemohon adalah menyatakan Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta tidak melakukan perekaman atau pengambilan video yang bertujuan untuk ditayangkan di televisi dan/atau YouTube dan/atau media lainnya tanpa izin dari orang yang diperiksa'," pungkas Eliadi.

(asp/aud)