Uni Eropa Dukung Damai di Aceh & Papua Tetap dalam NKRI

Uni Eropa Dukung Damai di Aceh & Papua Tetap dalam NKRI

- detikNews
Jumat, 21 Apr 2006 13:50 WIB
Jakarta - Meski Papua terus digoyang isu merdeka, Uni Eropa (UE) tetap mendukung provinsi di wilayah timur Indonesia itu tetap masuk dalam NKRI. UE juga mendukung upaya perdamaian di Aceh.Dukungan itu disampaikan Sekjen UE Javier Solana usai bertemu Menlu Hassan Wirajuda di Gedung Deplu, Jalan Pejambon, Jakarta, Jumat (21/4/2006). "Kami tetap dukung Papua dalam teritori Indonesia," kata Javier.Selain soal Papua, Javier mengaku juga membicarakan masalah Aceh dengan Menlu Hassan. Dia mengaku mendukung upaya perdamaian di Aceh. Selama ini dukungan telah diberikan melalui pembicaraan damai di Helsinki dan implementasi MoU Helsinki lewat dukungan Dewan UE di Aceh Monitoring Mission (AMM).Dia juga mengatakan, pada 22 April akan mengunjungi Banda Aceh guna bertemu pejabat-pejabat pemerintah NAD, tokoh masyarakat, personel AMM, Ketua BRR, dan meninjau proyek-proyek rekonstruksi bantuan negara-negara UE dan Komisi Eropa.Selain itu, aku Javier, ia juga membicarakan masalah peningkatan hubungan RI dan UE, khususnya di bidang politik, HAM, demokrasi dan pemberantasan terorisme."Kami dari UE sangat mendukung upaya pemberantasan terorisme di Indonesia. Kami mendukung adanya Jakarta Center Law Enforcement Course di Indonesia sebagai komitmen dalam mendukung program pemberantasan terorisme," katanya.Selain itu dibicarakan juga masalah ASEAN berkaitan dengan posisi Myanmar. Soal ini, Menlu Hassan mengatakan, hingga saat ini belum ada sikap yang baru terhadap Myanmar.Ditambahkan Hassan, hubungan Indonesia-UE tidak saja dalam kerangka bilateral, tapi juga di tingkat regional. Sebab keduanya memiliki kesamaan agenda penegakan demokrasi, HAM, pelaksanaan good governance, kontra-terorisme, pengentasan kemiskinan dan pelestarian lingkungan.Javier berkunjung ke Indonesia hingga 23 April. Selain bertemu Menlu, Javier juga akan melakukan kunjungan kehormatan ke Presiden SBY, Wapres Jusuf Kalla, dan Menko Polhukam Widodo AS. (umi/)


Berita Terkait