.webp)
Kelahiran bayi dengan berat badan rendah meningkat di Kalimantan Timur (Kaltim). Persoalan ini menjadi serius karena bayi dengan berat lahir kurang dari 2,5 kg berisiko mengalami gagal tumbuh atau stunting bahkan dapat mengancam keselamatan jiwa bayi.
Hal itu menjadi sorotan Menko PMK Muhadjir Effendy saat mendatangi RSUD Abdul Rivai Berau. Ada 11 bayi yang memiliki berat badan rendah di RSUD Abdul Rivai Berau, Kaltim. Bahkan ada yang tercatat hanya seberat 750 gram.
"Ini harus kita cegah. Peluangnya untuk menjadi stunting kalau tidak ditangani sungguh-sungguh," ujar Muhadjir kepada wartawan, Rabu (3/11/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bayi dengan berat lahir kurang dari 1.500 gram rentan mengalami permasalahan adaptasi pernafasan. Hal tersebut dikarenakan ukuran paru-paru bayi sangat kecil sehingga dibutuhkan alat bantu nafas mekanis yang dinamakan CPAP (Continuous Positive Airway Pressure).
Sementara, bayi dengan berat antara 1.500 sampai dengan 2.000 gram dinilai memiliki peluang yang lebih besar terkait bertahan hidup. Meski begitu, bayi dengan berat 1.500-2.000 gram tersebut masih memerlukan penanganan khusus menggunakan alat-alat medis tertentu.
"Yang juga jadi problem tidak kalah penting di sini yaitu banyaknya ibu yang melahirkan di bawah umur. Ada yang baru 17 tahun sudah melahirkan. Ini tentu saja menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberikan penyuluhan kepada remaja untuk tidak segera menikah sampai benar-benar siap," ucap Muhadjir.
Selain persoalan bayi berat rendah, Muhadjir menemukan sejumlah persoalan lain di Kalimantan Timur. Di antaranya masih banyaknya masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Hal ini tentu membuat masyarakat sulit memperoleh bantuan pembiayaan medis.
Muhadjir mendorong kenaikan status kelas RS rujukan di Kabupaten Berau. RS yang masih tipe C, kata dia, harus segera dipacu untuk naik status menjadi RS tipe B.
"Sudah seharusnya setingkat Kabupaten Berau punya RS rujukan tipe B. Karena itu saya sudah minta Pak Bupati supaya segera dinaikkan kelasnya. Kalau memang lahannya sempit sebaiknya mencari lokasi yang lebih luas," tutur Muhadjir.
Pemerintah pusat, kata Muhadjir, siap memberi dukungan terkait hal itu. Muhadjir berjanji Kemenko PMK akan menjembatani dengan kementerian lain terutama soal masalah lahan.
"Yang penting saya minta RS di sini harus diupgrade. Tidak layak di sini banyak industri pertambangan yang harusnya banyak CSR untuk membantu agar RS-nya makin lebih memadai," pungkasnya.
(isa/haf)
