.webp)
Anggota Komisi I Fraksi Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi, mendukung keputusan Presiden Jokowi memilik Jenderal Andika Perkasa jadi Panglima TNI. Bobby menilai banyak terobosan yang dibuat Andika Perkasa selama jadi kepala staf angkatan darat (KSAD).
"Cocok, pengalaman menjadi kepala staf paling lama dari 2018, banyak terobosan dalam hal penegakan disiplin prajurit, pengalaman paling lengkap bukan hanya di satuan elite, komandan lapangan sampai Paspampres, intelijen di Bais TNI tapi juga sempat di Departemen Pertahanan tahun 2001. Selamat dan sukses agar bisa segera bertugas dengan amanah," kata Bobby kepada wartawan, Rabu (3/11/2021).
Bobby mengatakan fit and proper test akan direncanakan hari Jumat sehingga pekan depan sudah terjadi transisi pergantian.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Direncanakan hari Jumat, sehingga minggu depan bisa dilantik. Walaupun masa tugas panglima selesai tanggal 8 November, tetapi pensiun dimulai 1 Desember, jadi tidak ada masalah administrasi dalam transisi pergantian ini," ujarnya.
Lebih lanjut, terkait posisi KSAD, Bobby mendukung Letjen Dudung Abdurachman menggantikan posisi Andika Perkasa. Diketahui, Dudung saat ini menjabat Pangkostrad.
"Pak Dudung Pangkostrad paling populer untuk menggantikan KSAD tanpa mengesampingkan para jenderal bintang 3 lainnya," tuturnya.
DPR RI telah menerima secara resmi pengajuan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI. Pemerintah meminta DPR memberikan persetujuan Andika Perkasa menjadi Panglima TNI sebelum Marsekal Hadi Tjahjanto pensiun.
"Sebagaimana kita tahu Marsekal Hadi Tjahjanto akan memasuki akhir masa jabatan pada bulan November ini. Oleh karena itu, kami atas nama pemerintah sangat mengharapkan kepada Ibu Ketua DPR, Bapak-bapak pimpinan DPR, dan seluruh anggota DPR untuk bisa segera memproses," kata Mensesneg Pratikno dalam konferensi pers di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/11/2021).
Pratikno menuturkan pemerintah juga akan bergerak cepat setelah DPR menyetujui Andika Perkasa menjadi Panglima TNI. Setelah pengajuan itu disetujui DPR, pemerintah nantinya akan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Panglima TNI.
"Kami sangat mengharapkan untuk bisa memperoleh persetujuan secepatnya, sehingga kami bisa, pemerintah bisa segera menerbitkan keputusan presiden dan juga Presiden bisa segera melantik Panglima TNI yang baru sebelum Panglima TNI yang sekarang berakhir masa jabatannya," terang Pratikno.
(eva/gbr)
